Purbaya Ngaku Dirinya Pelit, Batal Bikin Rakyat Belanja Murah, Negara Rugi Rp70 Triliun

Ringkasan Berita:

• Setiap 1 persen Penurunan PPN Bisa Hilangkan Rp70 Triliun Pendapatan Negara
• Fokus pada Perbaikan Sistem Coretax Sebelum Ambil Keputusan Besar
• Kehati-hatian Jadi Prinsip Utama dalam Kebijakan Fiskal

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa duduk bersandar, menatap tumpukan data yang tak henti bergulir di layar.

Di hadapannya, bukan sekadar angka melainkan cerminan beban berat yang kini ia pikul sebagai penjaga kestabilan kas negara.

Beberapa bulan lalu, sebelum duduk di kursi kementerian, wacana menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 8 persen mungkin terasa seperti ide populer yang mudah dijual ke publik.

Namun kini, setelah ia benar-benar menjadi Menkeu, kenyataannya jauh lebih kompleks.

Baca juga: Kisah Pedagang Kecil yang Terancam Mati Pelan-pelan Gegara Kebijakan Purbaya: Tolong Solusinya

Setiap satu persen yang turun berarti Rp70 triliun pendapatan negara yang lenyap angka yang bisa mengguncang fondasi fiskal bila tak diperhitungkan dengan cermat.

“Waktu di luar saya enaknya juga ngomong gitu, ‘turunin aja ke 8 persen’,” ujar Purbaya, diselingi tawa kecil yang terdengar getir.

“Tapi begitu jadi Menteri Keuangan, setiap 1 persen turun saya kehilangan pendapatan Rp70 triliun.

Wah, rugi juga nih. Jadi kita pikir-pikir.”

Ucapan itu, meski dibalut kelakar, mencerminkan dilema besar seorang pengambil kebijakan.

Menurunkan tarif pajak memang bisa menggairahkan konsumsi masyarakat, tapi di sisi lain, bisa membuat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebar.

Karena itu, keputusan besar itu ia tunda bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa setiap langkahnya kini diawasi oleh logika fiskal yang tak mengenal kompromi.

Purbaya menjelaskan, keputusan terkait pajak tak boleh diambil tanpa landasan data yang solid.

Pemerintah, katanya, harus lebih dulu memastikan kemampuan riil penerimaan pajak dan bea cukai, terutama setelah sistem administrasi pajak terbaru, Coretax, berjalan optimal.

Sistem yang resmi diluncurkan pada 1 Januari 2025 itu sejatinya digadang-gadang menjadi tulang punggung digitalisasi perpajakan nasional.

Namun, realitas di lapangan masih jauh dari ideal. Gangguan teknis masih kerap terjadi, membuat pengumpulan pajak belum maksimal seperti harapan awal.