Purbaya Dituding Asal Bicara, Muhidin Gubernur Kalsel Emosi soal Dana Triliunan: Koboi Salah Tembak!

Ringkasan Berita:

• Muhidin menegaskan tudingan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal dana mengendap tidak benar
• Dana Rp5,1 Triliun Bukan Dana Mengendap
• Muhidin meminta Purbaya meluruskan pernyataannya agar tidak menimbulkan persepsi negatif publik

TRIBUNTRENDS.COM - Udara sore di Kota Banjarbaru terasa panas ketika Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin melangkah keluar dari gedung Bank Kalsel, Selasa (28/10/2025).

Wajahnya terlihat tegas, suaranya lantang, dan kalimatnya penuh penekanan. Ia baru saja menuntaskan kunjungan mendadak ke bank daerah milik provinsi itu tempat yang menjadi sumber polemik nasional beberapa hari terakhir.

Isu yang mengguncang itu bermula dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut adanya dana sebesar Rp5,165 triliun “mengendap” di rekening perbankan daerah Kalimantan Selatan.

Namun bagi Muhidin, tudingan itu tidak hanya keliru, tapi juga menyakiti integritas pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Baca juga: Senjata Rahasia Purbaya Lawan Kritik, Pantas Musuh Tak Berani Melawan, Santai Dicap Bikin Gaduh

“Perkataan Menteri Itu Tidak Benar”

Muhidin tak menunggu lama untuk merespons. Di hadapan awak media, ia menyampaikan bantahan terbuka yang bernada tegas namun berlapis emosi.

“Perkataan dari Menteri Keuangan bahwa pengendapan uang ini tidak benar.

Jadi artinya, jangan sampai koboy salah tembak,” ujar Muhidin dengan nada menahan kesal.

Ucapan “jangan sampai koboy salah tembak” itu menjadi sorotan.

Bagi Muhidin, tudingan sepihak dari pejabat setingkat menteri tidak seharusnya dilontarkan tanpa klarifikasi, apalagi terkait angka triliunan rupiah yang sensitif di mata publik.

Dana Itu Bukan ‘Mengendap’, Tapi Kas Daerah

Gubernur menegaskan, dana yang disebut-sebut mengendap sejatinya adalah kas daerah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan.

Jumlahnya memang besar Rp4,7 triliun lebih namun uang itu tengah “menunggu giliran” untuk direalisasikan sebagai belanja daerah.

“Itu uang sementara yang belum kita realisasikan untuk belanja, jadi kita taruh di bank. Rp3,9 triliun itu kita depositokan,” jelasnya.

Menurut Muhidin, kebijakan menempatkan kas daerah di deposito bukan bentuk pembiaran, melainkan strategi pengelolaan keuangan yang cerdas dan produktif.