Alasan Purbaya Tak Bisa Pura-pura hingga Rela Dimarahi Pejabat: Ingin Rakyat Percaya ke Pemerintah

Ringkasan Berita:

• Setelah beberapa ucapannya menimbulkan polemik, Purbaya mengaku kini lebih berhati-hati dan tidak lagi “ceplas-ceplos”
• Terkait isu kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian ESDM, Purbaya menegaskan belum menerima surat resmi
• Meski lebih tenang, Purbaya tetap mempertahankan karakter lugasnya

TRIBUNTRENDS.COM - Langit Jakarta masih mendung ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa keluar dari ruang kerjanya di Gedung Kementerian Keuangan.

Dengan senyum kecil di wajahnya, ia menjawab pertanyaan wartawan tentang gaya komunikasinya yang kini terlihat lebih hati-hati.

Purbaya mengaku, dirinya kini tak lagi bisa berbicara secepat dan selugas dulu terutama ketika menyentuh isu-isu yang dianggap sensitif di ruang publik.

“Katanya ngomongnya mesti gitu sekarang, enggak boleh ceplas-ceplos, nanti saya dimarahin, kira-kira gitu ya,” ujarnya sambil tertawa ringan, dikutip Selasa (28/10/2025).

Pernyataan itu mengisyaratkan perubahan sikap seorang Purbaya yang dulu dikenal ceplas-ceplos dan blak-blakan tanpa banyak pertimbangan politik.

Kini, nada bicaranya lebih tenang, penuh kalkulasi, dan berhati-hati dalam memilih kata.

Baca juga: Kisah Pedagang Kecil yang Terancam Mati Pelan-pelan Gegara Kebijakan Purbaya: Tolong Solusinya

Soal Tukin ESDM: “Saya Belum Dapat Surat Resminya”

Komentar santai itu terlontar setelah pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian ESDM naik hingga 100 persen.

Namun, Purbaya tampak tak ingin terburu-buru memberikan kepastian sebelum ada informasi resmi di meja kerjanya.

“Kenaikan 100 persen atau menjadi 100 persen? Saya belum tahu. Kalau ada surat dari kementerian, ya kita ikut.

Tapi saya belum tahu untuk ESDM seperti apa,” kata Purbaya, dengan nada berhati-hati.

Ia menegaskan bahwa secara teknis, anggaran untuk tunjangan memang sudah tersedia.

Namun, keputusan final sepenuhnya menunggu instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Keputusan soal tukin itu tidak bisa diambil sepihak, karena menyangkut kesetaraan dan keadilan antar instansi,” tambahnya.

Sementara mengenai kemungkinan kenaikan tukin di internal Kementerian Keuangan, Purbaya memilih untuk tidak memberikan janji manis.