Menkeu Purbaya Tolak Duduk Bareng Pemda Soal Dana Triliunan di Bank: Bukan Urusan Saya!

“Tidak ada, apalagi angkanya Rp 4,1 triliun. Yang ada hari ini hanya Rp 2,4 triliun,” ujar Dedi saat ditemui usai mendatangi Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa dana Rp 2,4 triliun tersebut tersimpan di rekening giro, dan akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah provinsi.

Dengan penjelasan itu, Dedi berharap tidak ada lagi kecurigaan soal pengendapan dana daerah di perbankan.

Bobby Nasution Ikut Bersuara: “Saldo Kami Cuma Rp 990 Miliar”

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution juga menyampaikan bantahan serupa.

Berdasarkan data yang ia pegang, dana APBD Sumut yang belum direalisasikan hanya tersisa Rp 990 miliar, jauh dari angka Rp 3,1 triliun yang disebut oleh Menkeu Purbaya.

“RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kami cuma satu, ya itu ada di Bank Sumut. Hari ini saldonya di sana Rp 990 miliar.

Nanti coba, apakah kami salah input?” kata Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (21/10/2025).

Ia bahkan menegaskan bahwa siapa pun bisa memeriksa data tersebut secara terbuka.

“Yang di hari ini, yang di rekening silakan dibuka, itu terbuka untuk umum. RKUD kami Rp 990 miliar, itu pun memang sudah digunakan untuk pembayaran beberapa kegiatan dan juga karena P-APBD,” tuturnya.

Target Serapan 90 Persen dan Harapan Akhir Tahun

Lebih lanjut, Bobby menyebut bahwa penyerapan anggaran daerah berjalan baik dan sebagian besar telah dialokasikan ke berbagai program prioritas.

Meski tidak menjelaskan secara rinci untuk program apa saja dana itu disalurkan, ia menegaskan bahwa target penyerapan hingga akhir tahun 2025 diharapkan mencapai 90 persen.

“Realisasi pasti ada target, ada P-APBD, ada perubahan angka, sudah disesuaikan. Mudah-mudahan penyerapannya bisa di angka 90 persen,” ujarnya penuh optimisme.

Polemik Belum Selesai

Meski masing-masing pihak telah memberikan penjelasan, perbedaan data APBD antara pusat dan daerah masih menjadi perbincangan hangat di kalangan publik dan pengamat keuangan.

Sementara Purbaya memilih berpegang pada data Bank Indonesia, sejumlah kepala daerah justru menilai bahwa angka dari pemerintah pusat tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Polemik ini menandakan bahwa sinkronisasi data fiskal daerah masih menjadi tantangan besar di tengah upaya pemerintah memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)