Menkeu Purbaya Tolak Duduk Bareng Pemda Soal Dana Triliunan di Bank: Bukan Urusan Saya!

Ringkasan Berita:

• Purbaya Yudhi Sadewa tidak akan duduk bersama pemda untuk mencocokkan data APBD.
• Terjadi perbedaan data dana APBD yang tersimpan di bank antara Kemenkeu dan pemerintah daerah.
• Kemenkeu menegaskan BI dan BPK akan menjadi pihak yang memverifikasi data keuangan daerah.

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya tidak berencana melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah (pemda) untuk membahas atau mencocokkan perbedaan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersimpan di perbankan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya di sela aktivitasnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025).

Saat itu, ia menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan pemerintah pusat akan duduk bersama pemda, pihak perbankan, dan Bank Indonesia (BI) untuk menelusuri perbedaan data yang tengah menjadi polemik publik.

“Enggak, enggak ada rencana. Itu bukan urusan saya.

Biar saja BI yang ngumpulin data. Saya cuma pakai data bank sentral saja,” tegas Purbaya tanpa ragu.

Baca juga: Akhirnya Menkeu Purbaya Singgung Kenaikan Gaji PNS 2025! Perpres Sudah Ada, Kemungkinan Terbuka

Polemik Data APBD di Perbankan: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Menkeu juga dimintai tanggapan terkait perbedaan angka dana APBD yang tercatat di perbankan dan yang disampaikan oleh sejumlah pemerintah daerah.

Dengan nada tenang, Purbaya menyarankan agar semua pihak langsung mengonfirmasi ke BI, karena sebagai bank sentral, BI memiliki kewenangan dan kapasitas mencatat seluruh laporan keuangan perbankan di Tanah Air.

“Tanya saja ke BI. Itu kan data dari bank-bank mereka juga. Mereka enggak mungkin monitor semua akun satu-satu,” ujarnya.

Purbaya bahkan menyinggung fenomena pemda yang menyimpan uang daerah di rekening giro atau checking account yang memiliki bunga lebih rendah dibanding deposito.

“Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposit, tapi di checking account atau apa? Giro?

Malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah, kan?

Kenapa taruh di checking? Ada yang di giro kalau begitu. Pasti nanti akan diperiksa BPK itu,” jelasnya dengan nada sedikit heran.

Bantahan dari Jawa Barat dan Sumatera Utara: "Data Menkeu Tidak Sesuai Realita"

Pernyataan Purbaya langsung menuai reaksi dari sejumlah kepala daerah. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjadi salah satu yang paling lantang menanggapi.

Ia membantah keras data yang disebut oleh Menkeu mengenai dana APBD Jabar yang disebut mencapai Rp 4,1 triliun tersimpan di bank.

Menurut Dedi, angka itu tidak benar. Dana yang tersedia di kas daerah Jawa Barat saat ini, kata dia, hanya sekitar Rp 2 triliun.

Baca juga: Menkeu Purbaya Puncaki Daftar Menteri dengan Kinerja Terbaik Versi IPO, Bahlil Lahadalia Termasuk?