Cerita Purbaya Bikin Dedi Mulyadi Kaget, Copot Pejabat yang Berbohong Soal Deposito Rp4,1 Triliun

Ringkasan Berita:

• Dedi Mulyadi Ancam Pecat Pejabat yang Sembunyikan Data
• Verifikasi Data Rp4,1 Triliun APBD Jabar
• Respons atas Pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah hiruk-pikuk isu keuangan daerah yang mengguncang publik, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tampil dengan nada suara yang tegas, dingin namun sarat dengan bara kemarahan yang tertahan.

Ia menegaskan satu hal tanpa tedeng aling-aling: tidak akan ada tempat bagi pejabat yang berbohong dan menyembunyikan data faktual, terutama soal dana APBD Jawa Barat yang disebut-sebut didepositokan di perbankan.

Dalam keterangannya di Bandung, Rabu (22/10/2025), Dedi menyampaikan ancaman terbuka yang menggema ke seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu,” ujarnya dengan nada berat namun tegas, memotong setiap keraguan di udara.

Ancaman itu bukan sekadar peringatan kosong. Dedi menyebut bahwa sanksi pencopotan jabatan akan diberlakukan tanpa pandang bulu mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti menutupi data faktual atau memanipulasi laporan keuangan daerah.

Baca juga: Menkeu Purbaya Vs Dedi Mulyadi Memanas, Intip Perbandingan Kekayaan Mereka, Siapa Paling Tajir?

Langkah Cepat: Konfirmasi Langsung ke Pusat

Tak berhenti pada ucapan, Dedi pun bergerak cepat. Ia dikabarkan mendatangi langsung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Bank Indonesia (BI) untuk mengonfirmasi sumber data yang menyebutkan adanya Rp4,1 triliun dana APBD Jabar yang disebut-sebut tersimpan dalam bentuk deposito.

Kunjungan itu dilakukan bukan sekadar untuk membela diri, tetapi juga untuk mencocokkan data pusat dengan data internal Pemprov Jabar langkah yang menunjukkan sikap kehati-hatian sekaligus transparansi yang jarang ditunjukkan pejabat publik di tengah situasi sensitif seperti ini.

“Semua proses verifikasi data akan dilakukan secara terbuka,” tegas Dedi.

“Agar masyarakat tahu informasi yang sebenarnya, tanpa ada yang disembunyikan.”

Bantahan Keras terhadap Purbaya

Pernyataan keras Dedi ini muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin (20/10/2025) mengungkap adanya 15 daerah yang disebut menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito, di luar bank pembangunan daerah masing-masing.

Dalam paparan Purbaya, Provinsi Jawa Barat disebut memiliki deposito sebesar Rp4,17 triliun.

Angka itu membuat publik heboh, mengingat dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan dan layanan masyarakat.

Selain Jabar, disebut pula DKI Jakarta dengan deposito Rp14,683 triliun dan Jawa Timur sebesar Rp6,8 triliun.

Namun Dedi membantah keras data tersebut. Ia menilai ada kekeliruan sumber data dan berkomitmen membuktikan bahwa Pemprov Jabar tidak melakukan penyimpanan dana secara tidak produktif sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan.

Baca juga: Purbaya Sebut Kemungkinan Ada Anak Buah Ngibulin Soal Dana APBD, Dedi Mulyadi: Saya Berhentikan!

Latar Belakang Ketegangan: Dana Mengendap dan Krisis Kepercayaan

Isu ini bermula dari data Bank Indonesia yang mencatat adanya dana mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun secara nasional. Rinciannya: Rp134,2 triliun di kabupaten, Rp60,2 triliun di provinsi, dan Rp39,5 triliun di kota.