Demi Rakyat Kecil, Purbaya Siap Lunasi Tunggakan BPJS Kesehatan, Janji Prabowo Ditepati

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Siapkan Rp20 Triliun untuk Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan
• Dorongan Perbaikan Tata Kelola dan Efisiensi Anggaran
• Optimalisasi Teknologi dan Integrasi Sistem IT BPJS

TRIBUNTRENDS.COM - Langit Jakarta tampak teduh ketika Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa keluar dari ruang rapat bersama jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Rabu siang (15/10/2025).

Wajahnya terlihat serius, namun kalimat pertamanya langsung membawa kabar besar bagi jutaan rakyat Indonesia yang selama ini bergantung pada layanan jaminan kesehatan nasional.

“Tadi minta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” ujar Purbaya tegas di depan awak media.

Anggaran fantastis sebesar Rp20 triliun itu disiapkan untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan, sebuah langkah besar yang menandai komitmen pemerintah terhadap hak kesehatan rakyat.

Namun di balik itu, Purbaya juga menekankan satu hal penting: perbaikan tata kelola di tubuh BPJS agar kebocoran anggaran tak lagi terjadi.

Baca juga: Reaksi Prabowo saat Purbaya Datang Telat, Menkeu Terbirit-birit ke Acara Penyerahan Rp13 Triliun

Evaluasi Kebijakan: “Jangan Beli Alat Karena Aturan Lama”

Dalam rapat tersebut, Purbaya menemukan sejumlah kebijakan lama yang dinilai sudah tidak relevan dan justru memicu pemborosan anggaran.

Salah satu yang ia sorot adalah aturan dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan setiap rumah sakit memiliki 10 persen ventilator dari total tempat tidur.

“Akhirnya karena mereka sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar,” kata Purbaya.

Baginya, kebijakan seperti ini harus dievaluasi secara rasional dan berbasis kebutuhan nyata.

Ia pun meminta agar revisi aturan dilakukan dengan melibatkan para ahli kesehatan, sehingga perubahan kebijakan tidak mengorbankan kualitas layanan medis.

Revolusi Teknologi di Tubuh BPJS: Integrasi dan AI

Tak berhenti pada perbaikan kebijakan, Menkeu juga menyoroti pentingnya penguatan sistem teknologi informasi (IT) BPJS Kesehatan.

Menurutnya, lembaga itu memiliki sekitar 200 staf IT, jumlah yang setara dengan perusahaan teknologi besar.

“Itu sudah seperti perusahaan komputer sendiri.

Ya sudah, saya bilang, bikin lebih optimal integrasikan seluruh IT di Indonesia dan pakai AI (kecerdasan buatan),” ungkapnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kukuh Soal Dana APBD Jabar, Menkeu Purbaya Tantang Balik Gubernur: Harusnya Dia Cari

Integrasi ini, kata Purbaya, bukan sekadar pembaruan sistem, tapi juga bentuk pengawasan cerdas untuk mendeteksi anomali klaim, penyelewengan layanan, hingga potensi fraud secara real time.