Langkah Berani Purbaya Dinilai Salah Waktu, Ekonom Kritik Menkeu: Rp200 Triliun Tak Banyak Artinya!

TRIBUNTRENDS.COM - Kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di awal masa jabatannya kembali menjadi sorotan publik dan kalangan ekonom.

Sejumlah kebijakan yang dijalankan dinilai belum sepenuhnya tepat dari sisi waktu dan kondisi perekonomian nasional yang sedang berada dalam fase pemulihan yang rapuh.

Salah satu kritik datang dari Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, yang menilai langkah-langkah fiskal Purbaya justru berpotensi kurang efektif, bahkan bisa memperlebar ketidakseimbangan di sektor keuangan apabila tidak disesuaikan dengan realitas di lapangan.

Baca juga: Tuding Menkeu Purbaya Plin-plan, Dedi Mulyadi Murka Pemprov Jabar Dianggap Tidak Tertib: Rugi Dong!

Injeksi Dana Rp 200 Triliun Dinilai Kurang Tepat Waktu

Kebijakan pertama yang menjadi sorotan adalah keputusan Kementerian Keuangan memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun ke Bank Indonesia (BI).

Langkah itu disebut sebagai bentuk injeksi likuiditas untuk memperkuat sistem keuangan. Namun, menurut Yusuf, kebijakan ini justru diterapkan pada saat yang kurang tepat.

“Permintaan terhadap kredit pada periode itu sedang melambat, sementara angka undisbursed loan atau pinjaman yang sudah disetujui tapi belum terealisasi masih tinggi,” ujar Yusuf kepada Kontan, Minggu (26/9/2025).

Berdasarkan catatan Bank Indonesia, pertumbuhan kredit perbankan per September 2025 hanya mencapai 7,70 persen secara tahunan (YoY), sedikit naik dari 7,56% YoY di bulan sebelumnya.

Padahal, BI telah menurunkan suku bunga acuan hingga 150 basis poin sejak September 2024 menjadi 5,75%.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah undisbursed loan mencapai Rp 2.304 triliun per Juni 2025 meningkat signifikan dari Rp 2.152 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Melihat data tersebut, Yusuf menegaskan bahwa persoalan utama bukan pada kurangnya likuiditas perbankan, tetapi minimnya permintaan kredit dari sektor riil.

“Artinya, kebijakan injeksi likuiditas dalam jumlah besar tidak menjawab akar persoalan ekonomi yang sebenarnya,” ujarnya.

Dana Desa untuk Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Perlu Uji Coba Terbatas

Selain soal SAL, perhatian juga tertuju pada rencana Menkeu Purbaya menjadikan Dana Desa sebagai jaminan pembiayaan bagi Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut Yusuf, ide tersebut harus dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan matang.