Bara Panas Menkeu Purbaya vs Dedi Mulyadi, Dede Yusuf Turun Tangan: Sudahi Polemik Ini!

Ringkasan Berita:

• DPR minta Purbaya dan Dedi Mulyadi akhiri polemik dana mengendap
• DPR menilai ketegangan tersebut muncul akibat perbedaan sudut pandang antara pemerintah pusat dan daerah
• DPR mengapresiasi rencana Purbaya yang akan memulai pencairan dana transfer daerah sejak Januari

TRIBUNTRENDS.COM - Ketegangan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal dana triliunan rupiah yang mengendap di bank kini mulai menarik perhatian parlemen.

Menanggapi polemik yang makin panas itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi angkat bicara dengan nada menenangkan.

Menurut Dede, perdebatan antara dua pejabat negara tersebut sebaiknya segera diakhiri, karena setiap persoalan anggaran pasti akan melewati proses pemeriksaan resmi.

Ia menilai, tidak ada alasan untuk memperpanjang polemik yang justru bisa memperkeruh hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Kabar dari Purbaya: Dua Kondisi yang Bisa Bikin Iuran BPJS Naik, Menkeu Buka Dua Syarat Rahasia

“Tak Perlu Berdebat, Semua Akan Diperiksa”

Dede menegaskan bahwa publik tak perlu khawatir soal dugaan dana daerah yang disebut “mengendap” di bank.

Baginya, sistem pengawasan keuangan negara sudah berjalan dengan baik dan jika memang ada penyimpangan, lembaga pemeriksa seperti BPK pasti akan turun tangan.

“Jadi kita nggak usah berpolemik soal anggaran, karena kalau anggaran hilang pun sudah pasti ada yang memeriksa kan,”
ujar Dede saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/10/2025).

Pernyataan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap dana Rp 4,17 triliun milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebut masih mengendap di bank.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menilai dana tersebut menunjukkan lambatnya penyerapan APBD, sementara Gubernur Dedi Mulyadi membantah tudingan itu dan menyebut dana yang tersimpan hanya sekitar Rp 2,4 triliun bukan dalam bentuk deposito, melainkan rekening giro untuk kegiatan operasional Pemprov Jabar.

Perbedaan Persepsi, Bukan Perselisihan

Dede Yusuf mencoba meredam suasana. Ia menilai, perdebatan antara Purbaya dan Dedi sebenarnya bukan soal kebenaran atau kesalahan, melainkan perbedaan persepsi dan sudut pandang antara pemerintah pusat dan daerah.

“Perselisihan itu timbul karena perbedaan sudut pandang. Padahal, hal seperti ini bisa dibicarakan bersama,” ujar Dede.

Menurutnya, jalan terbaik adalah membangun kesepakatan antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah agar masalah pengelolaan dana publik tidak lagi menjadi sumber kesalahpahaman.

“Melalui kesepakatan antara Kemenkeu dengan pemerintah daerah yang akan dikirim,” tambahnya.

Baca juga: Tak Percaya Gosip, Purbaya Turun Langsung ke Lapangan Pantau Pegawai Nakal, Rekaman CCTV Jadi Bukti