Jabar Disebut Punya APBD Mengendap, Menkeu Purbaya Ditantang Dedi Mulyadi Transparan: Umumkan Saja

Hingga September 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai 51,3 persen atau Rp 712,8 triliun dari total pagu Rp 1.389 triliun.

Angka ini lebih rendah 13,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Belanja modal — yaitu pengeluaran untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur dan sarana publik — juga menurun tajam.

“Yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp 58,2 triliun atau turun lebih dari 31 persen. Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja,” kata Menkeu Purbaya.

Ia menjelaskan bahwa jika dana daerah terus mengendap di bank, perputaran ekonomi menjadi lambat.

Bank yang menampung dana tersebut tidak bisa menyalurkan kredit ke pelaku usaha di daerah, sehingga aktivitas ekonomi lokal terhambat.

“Daerah menaruhnya di bank pembangunan pusat seperti di Bank Jakarta. Itu kan daerahnya enggak ada uang jadinya. Banknya enggak bisa muterin tuh, enggak bisa meminjamkan di sana,” ujar Purbaya.

“Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah. Jadi, bank daerah bisa menyalurkan ke pelaku usaha di kawasan itu,” tambahnya.

Daftar Pemda dengan Dana Mengendap Terbesar per September 2025

Menkeu Purbaya juga memaparkan daftar 15 pemerintah daerah dengan simpanan uang terbesar di bank.

Berikut daftarnya:

Pemprov DKI Jakarta: Rp 14,6 triliun
Pemprov Jawa Timur: Rp 6,8 triliun
Pemkot Banjarbaru: Rp 5,1 triliun
Pemprov Kalimantan Utara: Rp 4,7 triliun
Pemprov Jawa Barat: Rp 4,1 triliun
Pemkab Bojonegoro: Rp 3,6 triliun
Pemkab Kutai Barat: Rp 3,2 triliun
Pemprov Sumatera Utara: Rp 3,1 triliun
Pemkab Kepulauan Talaud: Rp 2,6 triliun
Pemkab Mimika: Rp 2,4 triliun
Pemkab Badung: Rp 2,2 triliun
Pemkab Tanah Bumbu: Rp 2,1 triliun
Pemprov Bangka Belitung: Rp 2,1 triliun
Pemprov Jawa Tengah: Rp 1,9 triliun
Pemkab Balangan: Rp 1,8 triliun
 
Menkeu Purbaya menegaskan kembali bahwa tujuan utama dari pernyataannya bukan untuk menyalahkan daerah tertentu, melainkan untuk mendorong percepatan belanja daerah agar uang publik benar-benar memberikan dampak ekonomi nyata.

“Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito,” ujarnya.
“Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Sementara itu, Dedi Mulyadi berharap perdebatan ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pelaporan dan koordinasi fiskal antara pusat dan daerah, tanpa saling menyalahkan.

“Ini harus dibuka secara transparan. Jangan sampai opini negatif merugikan daerah yang sudah bekerja dengan baik,” tutup Dedi.
 
Artikel ini telah tayang di Kompas dengan judul Saling Jawab KDM Vs Purbaya soal Dana APBD Mengendap di Bank

Artikel ini telah tayang di Kompas dengan judul Tepis Purbaya, Dedi Mulyadi Sebut Dana Jabar Mengendap di Bank Bukan Rp 4,1 Triliun

(TribunTrends.com/Wartakota/Disempurnakan dengan bantuan AI)