Jabar Disebut Punya APBD Mengendap, Menkeu Purbaya Ditantang Dedi Mulyadi Transparan: Umumkan Saja

Ia juga menjelaskan bahwa istilah “dana mengendap” tidak sepenuhnya tepat.

 Sebab, dana yang telah masuk ke kas daerah tidak serta-merta bisa langsung dibelanjakan seluruhnya.

Sebagian dana memang ditempatkan dalam deposito jangka pendek, untuk kebutuhan pembayaran proyek yang dijadwalkan setiap bulan.

“Misalnya, uangnya dibelanjakan untuk membangun jalan nilainya Rp 4 triliun. Kan membangun jalan itu tidak langsung semua Rp 4 triliun dibayarkan,” katanya.

Dedi bahkan menyebut dana yang tersisa di kas daerah justru belum cukup untuk membayar seluruh proyek Jabar pada Oktober 2025.

“Pembayaran yang untuk bulan ini itu sekitar Rp 5 triliun. Artinya masih kurang. Menunggu dari mana? Ya menunggu dari dana bagi hasil pemerintah pusat,” jelasnya.

Ia menyebut dana bagi hasil (DBH) — yakni dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah yang berasal dari pajak dan sumber daya alam — belum sepenuhnya dibayarkan.

“Dana DBH yang tahun lalu belum lunas bayarnya masih Rp 191 miliar lagi,” ujar Dedi.
 
Menkeu Purbaya Membalas: “Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia”

Tak lama setelah bantahan Dedi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan keras.

Ia menegaskan bahwa data dana mengendap bukan berasal dari Kemenkeu, melainkan dari Bank Indonesia (BI) — lembaga bank sentral yang memantau laporan kas seluruh pemerintah daerah.

“Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia, loh. Karena itu laporan dari perbankan. Data pemerintah, sekian, sekian, sekian,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Purbaya menampik anggapan bahwa dirinya menyinggung secara spesifik Jawa Barat. Ia menilai Dedi salah paham karena data yang disampaikan bersifat nasional, bukan individual.

“Dia hanya tahu Jabar saja, kan. Saya enggak pernah sebut data Jabar. Kalau mau periksa, ya periksa saja sendiri di sistem monitoring BI. Itu laporan dari perbankan yang masuk secara rutin,” ujarnya.

Menurut Purbaya, Dedi seperti berdebat dengan dirinya sendiri, sebab semua data tersebut sudah dikonfirmasi oleh BI dan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.

Analisis: Serapan Anggaran Rendah, Ekonomi Daerah Melambat

Sebelumnya dalam forum, Menkeu Purbaya juga mengungkapkan data serapan anggaran nasional yang menunjukkan keterlambatan di banyak daerah.