Purbaya Jadi Kambing Hitam Soal Pemotongan Dana Daerah: Keputusan Sudah Ada Sebelum Saya Menjabat!

Pernyataan itu disambut riuh tepuk tangan dari para peserta sarasehan.

Di tengah derasnya tudingan, Purbaya berusaha menegaskan: ia tidak pernah memangkas TKD, apalagi menghambat anggaran untuk pemerintah daerah.

Baca juga: Pedagang Menangis saat Importir Pakaian Bekas Ditangkap Gegara Purbaya: Hulunya Mati, Kami Juga Mati

Dihadapkan pada Dilema: Dana Besar, Tapi Tata Kelola Lemah

Meski demikian, Purbaya juga mengakui bahwa pemerintah pusat tak bisa serta-merta menambah dana transfer tanpa mempertimbangkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, masih banyak daerah yang belum mampu menyalurkan anggaran dengan efisien dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

“Kalau sekarang saya naikin transfer ke daerah, nggak mungkin,” ujar Purbaya dengan nada realistis.

“Karena pandangan dari pimpinan di atas nggak seperti itu. Mereka ingin lihat dulu perbaikan dari cara daerah membelanjakan uangnya terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.”

Ia menegaskan, perbaikan tata kelola menjadi syarat utama sebelum tambahan dana bisa diberikan.

Pemerintah pusat ingin memastikan setiap rupiah yang dikirim ke daerah benar-benar menggerakkan perekonomian, bukan sekadar terserap tanpa hasil nyata.

Dua Triwulan untuk Membuktikan Diri

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menyampaikan tenggat waktu yang diberikan kepada para kepala daerah.

Ia memberi dua triwulan atau sekitar enam bulan bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan perbaikan nyata dalam pengelolaan anggaran.

“Nanti kalau kita berhasil, ekonomi sudah lebih bagus kan. Income saya juga lebih bagus kan, harusnya. Saya akan pertimbangkan tambah transfer ke daerahnya,” katanya.

Namun, ia juga memberi peringatan halus namun tegas:

“Tapi kalau Anda nggak perbaikin, saya nggak bisa propose itu ke atas. Nanti saya yang digetok. Ini dua arah. Saya bilang, bantu saya untuk membantu Anda.”