Purbaya Jadi Kambing Hitam Soal Pemotongan Dana Daerah: Keputusan Sudah Ada Sebelum Saya Menjabat!

Ringkasan Berita:

• Kebijakan Pemangkasan TKD Bukan Keputusan Purbaya
• Setelah Dilantik, Justru Ajukan Penambahan Dana Rp 43 Triliun
• Purbaya Minta Daerah Buktikan Perbaikan Tata Kelola dalam Dua Triwulan

TRIBUNTRENDS.COM - Sorotan publik tengah mengarah tajam kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Isu pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam rancangan APBN 2026 menimbulkan gelombang keresahan di banyak wilayah.

Sejumlah kepala daerah bahkan datang langsung ke Kementerian Keuangan untuk mengajukan protes.

Namun di hadapan para ekonom tanah air, Purbaya akhirnya membeberkan duduk perkaranya.

Dengan nada tegas namun tenang, ia menepis anggapan bahwa kebijakan pengurangan dana daerah berasal dari dirinya.

Baca juga: Purbaya Dituding Asal Bicara, Muhidin Gubernur Kalsel Emosi soal Dana Triliunan: Koboi Salah Tembak!

Kebijakan Lama, Bukan Keputusan Pribadi

Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang digelar di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025), Purbaya menjelaskan bahwa keputusan mengenai besaran dana transfer ke daerah sudah ditetapkan sebelum ia resmi menjabat Menteri Keuangan.

“Jadi waktu saya jadi Menteri Keuangan kan bulan September, tanggal 8 itu udah hampir setengah diketok ya transfer ke daerah.

Jadi bukan saya yang motong transfer ke daerah,” kata Purbaya di hadapan para peserta sarasehan dikutip TribunTrends dari YouTube CNBC, Kamis, 30 Oktober 2025.

Purbaya menilai, polemik ini muncul karena kesalahpahaman publik soal waktu penetapan anggaran.

Sebagian pihak mengira kebijakan tersebut muncul setelah ia menjabat, padahal keputusan itu sudah melewati tahap persetujuan panjang sebelum dirinya duduk di kursi bendahara negara.

Langkah Cepat Setelah Dilantik: Ajukan Revisi, Tambah Rp 43 Triliun

Tak menunggu lama setelah resmi dilantik, Purbaya mengungkap bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian justru langsung mengajukan revisi terhadap APBN 2026.

Usulan itu bukan untuk mengurangi dana, melainkan menambahkannya sebuah fakta yang ia sampaikan untuk meluruskan kesalahpahaman publik.

“Tanggal 9 Menteri Dalam Negeri mengajukan revisi terhadap anggaran APBN 2026, di situ ada kenaikan transfer ke daerah Rp 43 triliun,” ujar Purbaya.

“Saya nggak kurangin sepeser pun. Saya cuma tanya, ‘Ya cukup, Pak?’ Dijawab cukup. Ya sudah, go ahead.”