Khawatir Dibohongi Bawahan, Dedi Mulyadi Datangi Kemendagri & BI, Bongkar Data Purbaya Soal Rp4,1 T

Ringkasan Berita:

• Dedi Mulyadi Ambil Langkah Cepat Klarifikasi Isu Dana Mengendap
• Tidak Ditemukan Dana Rp4,1 Triliun di Rekening Pemprov Jabar
• Ancaman Tegas untuk Pejabat yang Berbohong atau Menyembunyikan Data

TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah hangatnya polemik dana mengendap daerah yang menggemparkan jagat politik ekonomi nasional, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah cepat dan berani.

Ia memutuskan untuk mendatangi langsung Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) guna mengonfirmasi sumber data terkait dana Rp4,1 triliun milik APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebut-sebut tersimpan dalam bentuk deposito.

Dengan wajah serius dan nada bicara yang tenang namun tegas, Dedi menegaskan bahwa dirinya tidak bisa membiarkan isu sebesar ini menggantung tanpa kejelasan.

“Hari ini saya (memang) sudah jadwalkan ke Kemendagri, setelah dari sana ke Bank Indonesia,” ujar Dedi dalam keterangannya di Bandung, Rabu (22/10/2025).

Baginya, langkah tersebut bukan sekadar bentuk klarifikasi administratif, melainkan upaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan Jawa Barat.

Baca juga: Purbaya Sebut Kemungkinan Ada Anak Buah Ngibulin Soal Dana APBD, Dedi Mulyadi: Saya Berhentikan!

Pemanggilan Pejabat Jabar: Tes Kejujuran di Ruang Tertutup

Sebelum berangkat ke Jakarta, Dedi mengaku telah memanggil seluruh pejabat terkait pengelolaan keuangan daerah untuk dimintai keterangan secara langsung.

Rapat tertutup itu menjadi ajang uji kejujuran dan integritas di lingkup internal Pemprov Jabar.

“Para pejabat sudah saya panggil. Saya kumpulkan untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong,” tegasnya dengan nada berat.

Dedi mengungkapkan bahwa dari hasil penelusuran internal per 15 Oktober 2025, tidak ditemukan adanya simpanan dana sebesar Rp4,1 triliun di rekening milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana disebut oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Itu tidak ada,” ujarnya singkat, namun cukup untuk mematahkan tudingan yang sempat mengguncang nama besar Jabar di mata publik.

Langkah Verifikasi Ganda: Dari Kemendagri ke Bank Indonesia

Tak berhenti di pemeriksaan internal, Dedi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi data lintas lembaga.

Langkah ini diambil agar tidak ada lagi polemik berbasis data yang simpang siur di ruang publik.

“Hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut,” kata Dedi.

Ia menjelaskan bahwa verifikasi dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya bukan versi yang telah dipelintir atau ditafsirkan sepihak.

“Seluruh proses akan kami buka. Publik berhak tahu fakta yang sebenarnya,” lanjutnya dengan penuh keyakinan.

Baca juga: Menkeu Purbaya Vs Dedi Mulyadi Memanas, Intip Perbandingan Kekayaan Mereka, Siapa Paling Tajir?

Latar Polemik: Pernyataan Purbaya dan Sorotan Publik

Sebelumnya, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian pada Senin (20/10/2025), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa terdapat 15 daerah yang disebut menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito, bukan di bank pembangunan daerahnya.

Dalam paparannya, Provinsi Jawa Barat disebut menyimpan Rp4,17 triliun, sementara DKI Jakarta disebut memiliki Rp14,68 triliun, dan Jawa Timur Rp6,8 triliun.

Purbaya menyebutkan data itu bersumber dari Bank Indonesia, yang melaporkan adanya dana mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, dengan rincian:

• Simpanan pemerintah kabupaten: Rp134,2 triliun
• Simpanan pemerintah provinsi: Rp60,2 triliun
• Simpanan pemerintah kota: Rp39,5 triliun

Data tersebut segera memicu reaksi keras dari sejumlah kepala daerah, termasuk Dedi, yang menilai tudingan itu tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Dedi Menantang Transparansi: “Buka Semua Datanya!”

Dalam berbagai kesempatan, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tidak anti kritik, namun ia menolak jika kritik dibangun di atas data yang tidak akurat.

Ia bahkan menantang agar Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia membuka seluruh sumber data secara terbuka agar publik dapat menilai sendiri.

“Kalau memang benar ada datanya, tunjukkan. Tapi kalau tidak, jangan sampai menyesatkan opini publik,” ucapnya dengan nada menantang.

Langkah Dedi yang memilih transparansi sebagai senjata utama menandai babak baru dalam hubungan pusat dan daerah, terutama di tengah meningkatnya ketegangan antara prinsip kehati-hatian fiskal dan tuntutan akselerasi pembangunan ekonomi nasional.

Baca juga: Dedi Mulyadi Kukuh Soal Dana APBD Jabar, Menkeu Purbaya Tantang Balik Gubernur: Harusnya Dia Cari

Ancam Pecat Pejabat Nakal

Ia menegaskan satu hal tidak akan ada tempat bagi pejabat yang berbohong dan menyembunyikan data faktual, terutama soal dana APBD Jawa Barat yang disebut-sebut didepositokan di perbankan.

Dedi menyampaikan ancaman terbuka itu ke seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu,” ujarnya dengan nada berat namun tegas, memotong setiap keraguan di udara.

Ancaman itu bukan sekadar peringatan kosong. Dedi menyebut bahwa sanksi pencopotan jabatan akan diberlakukan tanpa pandang bulu mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti menutupi data faktual atau memanipulasi laporan keuangan daerah.

Integritas Dedi di Ujung Tanduk Polemik

Gerak cepat Dedi Mulyadi bukan sekadar manuver politik melainkan ujian kepemimpinan dan integritas seorang kepala daerah di era keterbukaan informasi publik.

Dengan sorotan nasional mengarah padanya, Dedi kini berdiri di garis depan untuk membuktikan satu hal: bahwa Jawa Barat bersih, jujur, dan terbuka dalam pengelolaan keuangan.

Langkahnya mendatangi Kemendagri dan BI menjadi simbol perlawanan terhadap “kabut data” yang bisa menyesatkan publik.

Dan dalam setiap kalimatnya yang tegas, tersirat pesan kuat bagi seluruh pejabat di bawahnya bahwa kejujuran adalah harga mati, bahkan jika taruhannya adalah jabatan.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Antara)