Dedi Mulyadi Vs Menkeu Purbaya Memanas, Gubernur Jabar Tantang Menteri Prabowo: Bongkar Faktanya!

TRIBUNTRENDS.COM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin oleh Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini merilis 15 daerah yang paling banyak menyimpan dana di bank.

Satu di antaranya adalah Jawa Barat yang disebut menyimpan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 4,17 triliun di bank dalam bentuk deposito.

Mendengar hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tak terima karena menurutnya tudingan itu tidak mendasar.

Mantan Bupati Purwakarta itu bahkan menantang Menteri Keuangan (Menkeu) di bawah Presiden Prabowo Subianto tersebut untuk membuktikan tudingannya.

"Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito.

Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito," ujar Dedi Mulyadi dikutip dari KOMPAS.com, Selasa (21/10/2025).

Menkeu Purbaya menuding semua daerah menahan belanja dan menahan uang di bank.

Menurut Dedi Mulyadi, tudingan tersebut tidak mendasar karena tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal atau sengaja memarkir uangnya di bank.

Bahkan, Gubernur Jawa Barat itu berkata sebaliknya.

Ia menyebut sebagian besar pemerintah daerah justru berupaya mempercepat belanja publik agar manfaat bisa langsung dirasakan.

"Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik, bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik," kata Dedi Mulyadi.

Meski begitu, tetap ada kemungkinan daerah yang menempatkan uangnya dalam deposito.

Oleh karena itu, Dedi Mulyadi mendesak agar pemerintah pusat membuka datanya.

Hal itu dinilai merupakan langkah yang paling tepat adalah membuka seluruh data ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan opini liar tentang kinerja pemerintah daerah.

"Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan," tutur Dedi Mulyadi.