Tak Pedulikan Teguran DPR, Ini Alasan Menkeu Purbaya Cerewet ke Kementerian Lain: Punya Kepentingan!

Jadi di segala sisi naik semua,” papar Purbaya.

Kemudian, kuota rumah subsidi tahun depan 350.000 unit.

Angka ini diperkirakan membuka lapangan kerja bagi minimal 1,65 juta orang dari hulu (pabrik material, supir) hingga hilir (tukang, toko bangunan).

Selanjutnya, anggaran untuk renovasi rumah tidak layak huni melalui Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) naik drastis dari 45.000 unit menjadi 400.000 unit pada tahun depan.

Total intervensi APBN yang disiapkan untuk membangun dan merenovasi 790.000 rumah pada 2026, mendekatkan target nasional pembangunan 3 Juta Rumah.

Optimisme pertumbuhan ekonomi bisa 5,6-5,7 persen akibat program perumahan juga didukung oleh kolaborasi yang memecahkan rekor kecepatan birokrasi.

Dua hambatan utama yang selama ini menghambat serapan anggaran segera diatasi yakni pemutihan SLIK OJK, dan pemanfaatan aset Kementerian Keuangan di bawah kekuasaan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Terkait SLIK OJK, Ara melaporkan adanya 111.000 calon debitur yang terganjal persetujuan KPR karena masalah tunggakan kecil di bawah Rp1 juta.

Purbaya langsung bergerak cepat, menjadwalkan pertemuan dengan OJK dalam minggu depan untuk mencari solusi dan memutihkan data tersebut, yang diyakini akan mendongkrak permintaan pasar secara instan.

Purbaya juga menanggapi permintaan pemanfaatan aset negara yang selama ini terbengkalai.

Ia menyatakan kesiapan untuk segera memanfaatkan tanah yang dikuasai DJKN, termasuk 37 hektar yang siap dialokasikan untuk program perumahan, asalkan proses balik nama dari BPN dapat diselesaikan dalam waktu cepat.

(TribunTrends.com/ Amr)