5 Sosok Disebut Bertanggung Jawab Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Ubedilah: Harus Dipanggil

Berikut ini lima sosok yang disebut Ubedilah Badrun bertanggung jawab terkait proyek Whoosh yang disebut ada unsur korupsi di dalamnya, siapa saja?

TRIBUNTRENDS.COM - Aktivis 98 sekaligus akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, menyoroti dugaan korupsi atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Ia menilai ada lima sosok penting yang perlu dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban terkait proyek tersebut.

Menurut Ubed, akar persoalan dari proyek Whoosh bukan semata pada urusan utang atau teknis pelaksanaannya, melainkan pada buruknya sistem tata kelola pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengungkap penyebab lemahnya good governance dalam proyek itu, bukan malah berfokus melakukan negosiasi ulang dengan pihak China terkait perpanjangan jangka waktu maupun penurunan bunga utang.

“Persoalan besar dari kereta cepat itu tidak adanya good governance, itu otomatis tata kelolanya buruk, itu yang harus dibongkar,” ujar Ubedilah, dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Rabu (29/10/2025).

Baca juga: Mahfud MD Sebut KPK Diduga Takut Usut Proyek Whoosh, Saut Situmorang Buka Suara: Nilai-nilai Dirusak

Ia juga menyoroti langkah pemerintah melalui Danantara dan KAI yang membentuk tim khusus untuk melakukan lobi ke China.

“Jadi bukan kemudian Danantara sama KAI ya, perlu dicek tuh tim-timnya orang siapa aja yang lobi ke China untuk melakukan restrukturisasi, Luhut dan kawan-kawan ya mau merubah rentang waktu pengembalian utang itu,” jelasnya.

Ubed menilai langkah negosiasi tersebut justru berpotensi memperbesar beban negara.

“Perkaranya bukan di situ. Pertama, kalau nambahin jangka panjang, utang kita tambah banyak ya kan, panjang dan beban negara panjang begitu. Belum lagi nanti fluktuasi dolar dan lain-lain,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa negosiasi dengan China tidak akan menyelesaikan masalah utama, karena yang harus diselidiki adalah dugaan korupsi dalam proses pembangunan proyek tersebut.

“Jadi bukan gara-gara melakukan negosiasi ulang ke China, lalu sudah selesai perkara kereta cepat, no. Perkaranya adalah ada tanda-tanda korupsi dalam proses tata kelola pembangunan kereta cepat,” tegasnya.

Dalam pandangan Ubed, Jokowi harus dimintai keterangan atas dugaan tindak pidana korupsi proyek KCJB ini.

Ia menilai, sebagai pemimpin di era pembangunan proyek tersebut, Jokowi memiliki tanggung jawab besar terhadap kebijakan yang dikeluarkannya.

“Jokowi harus dipanggil. Kenapa membuat peraturan presiden yang tidak konsisten dengan peraturan sebelumnya? Itu dipanggil,” ujarnya.