Cobaan untuk Purbaya, Diprotes Gegara Sering Sidak Dadakan, Sang Menkeu Tak Goyah: Saya Tetap Datang

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan publik setelah mengumumkan rencana untuk lebih sering melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai lembaga negara, termasuk bank BUMN dan pelabuhan.

Kebijakan ini, yang dimaksudkan untuk memantau pemanfaatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun, justru menuai kritik dari berbagai pihak. 

Banyak yang menilai sidak berulang kali ini berpotensi mengganggu operasional lembaga dan menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap manajemen internal.

Purbaya, yang baru menjabat sejak September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati, telah melakukan beberapa sidak sejak awal masa tugasnya.

Pada akhir September lalu, ia tiba-tiba mendatangi kantor pusat PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) untuk mengecek kinerja bank tersebut.

Tak berhenti di situ, Purbaya melanjutkan sidak ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan baru-baru ini ke Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara di Pelabuhan Tanjung Priok, beserta Kantor Pelayanan Umum Utama Bea Cukai Tanjung Priok.

Baca juga: Sisi Tak Terduga Purbaya di Lapangan: Menkeu Tiru Suara Anjing saat Sidak Bea Cukai, Pegawai Ngakak

Terbaru, Purbaya berencana turun langsung ke lapangan, meninjau kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Tujuan utamanya: memastikan penyerapan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN benar-benar berjalan sesuai target.

Menkeu Siapkan Sidak ke BTN

BTN, sebagai salah satu bank pelat merah yang mendapat kepercayaan menyalurkan dana pemerintah, tercatat baru merealisasikan kredit sebesar Rp10,5 triliun dari total Rp25 triliun dana penempatan.

Artinya, baru sekitar 42 persen dari total dana yang berhasil tersalurkan ke sektor produktif.

Melihat capaian itu, Purbaya menegaskan pentingnya percepatan. Dengan nada serius namun lugas, ia menyampaikan pesan yang menggambarkan tekad kuatnya untuk memastikan uang rakyat bekerja maksimal bagi pertumbuhan ekonomi.

“Tapi Dirut BTN bilang akan percepat yang Rp15 triliun itu.

Kalau dia nggak bisa serap, kami akan pindahkan dalam waktu dekat,” ujar Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/10/2025) malam.

Bagi Purbaya, langkah ini bukan sekadar inspeksi biasa. Ia ingin melihat sendiri sejauh mana dana publik itu benar-benar mengalir ke sektor riil, bukan sekadar tercatat dalam laporan.