Tak Butuh Ucapan Maaf dari Menkeu Purbaya, Dedi Mulyadi Langsung Minta Dana Rp190 M: Itu Hak Kami!

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf kepada pemerintah daerah terkait pemangkasan anggaran.
• Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku tak butuh permintaan maaf dari Menkeu Purbaya, melainkan dana TKD Rp190 miliar milik Pemprov Jabar.
• Dedi Mulyadi mengharapkan keadilan fiskal demi memperkuat kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan.

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada kementerian dan pemerintah daerah akibat pemangkasan anggaran.

Permintaan maaf itu disampaikan Menkeu Purbaya saat rapat dengan DPD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

"Jadi, kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tetapi ya kerja yang benar-lah. 

Habisin itu duit.

Kita manfaatkan maksimalkan uang yang ada," kata Menkeu Purbaya dikutip dari KOMPAS.com, Rabu (5/11/2025).

Purbaya juga berpesan agar kementerian dan pemerintah daerah bekerja dengan benar dan menghabiskan anggaran yang diberikan dari pusat untuk menunjang perekonomian.

Mendengar permintaan maaf Menkeu Purbaya tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapannya.

Menurutnya, yang dibutuhkan daerah saat ini bukanlah permintaan maaf, melainkan realisasi dana transfer ke daerah (TKD) yang belum dibayarkan pemerintah pusat.

"Tidak perlu ada yang dimaafin ya.

Menurut saya kan tidak salah.

Tidak salah mengkritik pemerintah daerah, tidak salah.

Namun, kemudian yang kami inginkan itu adalah bukan permohonan maaf," kata Dedi Mulyadi usai apel gelar pasukan siaga tanggap bencana tahun 2025 di halaman depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).

Hingga kini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut masih menunggu pencairan dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2024 senilai Rp190 miliar lebih dari pemerintah pusat.

Dana tersebut menjadi hak daerah yang seharusnya segera disalurkan untuk kepentingan masyarakat, salah satunya untuk menangani kerusakan akibat bencana alam.

"Yang kami inginkan satu, dana transfer daerah bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang Rp190 miliar lebih yang belum dibayarkan, segera dibayarkan karena itu hak Provinsi Jawa Barat.