Tak Butuh Ucapan Maaf dari Menkeu Purbaya, Dedi Mulyadi Langsung Minta Dana Rp190 M: Itu Hak Kami!

Ini penting untuk menangani bencana," sambung Dedi Mulyadi.

Baca juga: Menkeu Purbaya Vs Hasan Nasbi Memanas, Intip Perbandingan Kekayaan Mereka, Siapa Paling Tajir?

Menurut Dedi Mulyadi, penyaluran dana transfer tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam melayani publik.

Pengelolaan keuangan daerah seharusnya dilihat dari manfaat nyata bagi masyarakat, bukan semata angka-angka di atas kertas.

"Kalau nanti belanja Provinsi Jawa Barat sudah baik, output, outcome, benefit-nya baik untuk kepentingan publik, penanganan bencananya baik, kerja sama dengan Forkopimda-nya baik, Jawa Barat kemudian nanti dari sisi kapasitas, kemampuan antara pendapatan dan pengeluarannya nilainya di atas 60," papar Dedi Mulyadi.

Pemprov Jabar tidak menolak kritik atau evaluasi dari pemerintah pusat.

Namun, Dedi Mulyadi berharap agar keadilan fiskal tetap dijaga demi memperkuat kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan.

"Saya mohon agar dana transfer daerahnya dikembalikan kembali," pungkasnya.

(TribunTrends.com/ Amr)