Gegara Menkeu Purbaya? Jabar Terpaksa Habiskan Dana Darurat, Dedi Mulyadi: Daripada TKD Dipotong!

Ringkasan Berita:

• Dedi Mulyadi memutuskan untuk menghabiskan seluruh anggaran tanggap darurat
• Dedi menghadapi dilema besar antara citra dan kesiapsiagaan bencana
• Dedi menagih pemerintah pusat agar segera membayarkan dana bagi hasil pajak Rp190 miliar

TRIBUNTRENDS.COM - Sebuah keputusan tak biasa diambil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Dengan nada tegas namun menyiratkan kegelisahan, ia mengumumkan bahwa anggaran tanggap darurat yang selama ini disiapkan untuk menghadapi bencana akan dihabiskan sepenuhnya.

Langkah ekstrem itu bukan tanpa alasan. Dedi menegaskan, keputusan ini adalah bentuk perlindungan terhadap kehormatan fiskal Jawa Barat, sekaligus upaya menghindari tudingan memilki dana “terparkir” dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saya ngomong ke Pak Sekda, (anggaran) harus saya habisin.

Daripada saya dibilang diparkir, kemudian TKD saya dipotong lagi,” kata Dedi di Gedung Sate, Bandung, dikutip TribunTrends dari Antaranews pada Kamis, 6 November 2025.

Namun, di balik pernyataan itu, tersimpan sebuah dilema besar: antara menjaga nama baik pemerintah provinsi atau mempertahankan kesiapsiagaan terhadap bencana alam yang sewaktu-waktu bisa datang.

Baca juga: Tak Butuh Ucapan Maaf dari Menkeu Purbaya, Dedi Mulyadi Langsung Minta Dana Rp190 M: Itu Hak Kami!

Dilema Dana Siaga: Antara Citra dan Kewaspadaan

Dedi tak menutup mata bahwa langkah menghabiskan dana tanggap darurat memiliki konsekuensi berat.

Dengan jujur, ia mengakui bahwa jika dana tersebut habis, Jawa Barat akan kesulitan mencari sumber pembiayaan baru ketika bencana benar-benar terjadi.

“Kami memang menghadapi dilema. Kalau dana tidak terpakai, kami dituduh memarkir anggaran. Tapi kalau habis, saat bencana datang, kami kesulitan,” ujar Dedi dengan nada getir.

Provinsi Jawa Barat dikenal sebagai wilayah rawan bencana. Mulai dari longsor, banjir, hingga gempa bumi, semua bisa terjadi kapan saja.

Karena itu, secara ideal, menurut Dedi, Jawa Barat harus memiliki dana siaga minimal Rp200 miliar setiap tahunnya.

“Namun, jika dana tersebut tidak terserap habis, Pemprov berisiko mendapat sanksi administratif,”
katanya menambahkan.

Dedi menegaskan, dirinya tidak ingin Jawa Barat dicap sebagai provinsi yang tidak disiplin dalam penggunaan anggaran apalagi sampai dipotong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) akibat tuduhan salah kelola APBD.

Menagih Janji Pusat: Rp190 Miliar Dana yang Belum Turun

Di tengah upayanya menata keuangan daerah, Dedi juga menyindir pemerintah pusat yang hingga kini belum membayarkan dana bagi hasil pajak tahun 2024 senilai Rp190 miliar.