Gegara Menkeu Purbaya? Jabar Terpaksa Habiskan Dana Darurat, Dedi Mulyadi: Daripada TKD Dipotong!

Uang itu, menurut Dedi, adalah hak Provinsi Jawa Barat yang seharusnya sudah diterima sesuai aturan.

“Jika kinerja Jabar baik di semua sisi, termasuk penyerapan anggaran untuk publik, penanganan bencana, pengadaan radar, ambulans off-road, call center terpadu, RS terapung, hingga infrastruktur pengendali banjir, maka saya mohon agar dana transfer daerahnya dikembalikan, dibayarkan, karena itu hak kami,” ujar Dedi dengan tegas.

Baginya, dana tersebut sangat krusial.

Selain untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, juga untuk memastikan 27 kabupaten/kota di Jawa Barat tidak kehilangan daya dalam membiayai program publik dan penanganan bencana.

“Yang kita inginkan, satu, dana transfer daerah bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang Rp190 miliar lebih yang belum dibayarkan, segera dibayarkan. Karena itu hak Provinsi Jawa Barat,” ucapnya lagi, menegaskan nada kecewa.

Baca juga: Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Ribut dengan Purbaya: Buka Semua Catatan Kas Daerah di Media Sosial

Dari Deposito ke Giro: Klarifikasi atas Sorotan Menteri Keuangan

Langkah Dedi ini tak lepas dari bayang-bayang polemik sebelumnya.

Dalam rapat inflasi daerah pada 20 Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung adanya 15 daerah yang menyimpan dana APBD di bank, termasuk Jawa Barat.

Data dari Bank Indonesia menyebut Pemprov Jabar memiliki deposito Rp4,17 triliun.

Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemprov DKI Jakarta dengan deposito Rp14,68 triliun dan Jawa Timur Rp6,8 triliun.

Namun Dedi segera membantah keras tudingan tersebut.

Ia mengaku telah mengecek langsung ke Bank BJB, dan tidak menemukan adanya dana daerah yang diendapkan dalam bentuk deposito.

Beberapa hari kemudian, Dedi memberikan klarifikasi lanjutan bahwa memang ada dana yang disimpan, namun bukan deposito, melainkan giro.

“Bentuk giro itu pilihan paling aman dan transparan, meski bunganya rendah,” ungkapnya.

Menurut Dedi, penyimpanan dalam bentuk giro adalah strategi keuangan yang wajar dan sesuai aturan, bukan tindakan “memarkir” dana publik seperti yang disinyalir oleh Kementerian Keuangan.