Permintaan Maaf Purbaya Tak Buat Dedi Mulyadi Luluh: yang Diharapkan Jabar TKD Rp 190 Miliar Cair!

Ringkasan Berita:

• Menkeu Purbaya minta maaf memangkas anggaran yang diberikan ke pemerintah daerah.
• Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa hal yang dibutuhkan pemerintah daerah saat ini bukanlah permintaan maaf dari pemerintah pusat, melainkan pencairan TKD.
• Pemprov Jawa Barat masih menunggu dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2024 senilai lebih dari Rp190 miliar dari pemerintah pusat.

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendadak minta maaf pada kementerian dan pemerintah daerah karena memotong anggaran.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan tanpa alasan.

Purbaya mengingatkan agar seluruh instansi dan daerah benar-benar memanfaatkan dana yang telah dialokasikan dengan maksimal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat bersama DPD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025), sempat menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah daerah terkait pemangkasan anggaran.

“Kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf. Tapi ya kerja yang benar. Habisin itu duit, manfaatkan anggaran sebaik-baiknya,” ujar Purbaya kala itu.

Baca juga: Tiba-tiba, Menkeu Purbaya Minta Maaf Pada Dua Lembaga Ini, Akui Banyak yang Sebel Padanya: Biar Aja

Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi permintaan maaf Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa hal yang dibutuhkan pemerintah daerah saat ini bukanlah permintaan maaf dari pemerintah pusat, melainkan pencairan dana transfer ke daerah (TKD) yang hingga kini belum disalurkan.

Hal ini disampaikan oleh Dedi Mulyadi pada wartawan pada Rabu 5 Oktober 2025.

“Tidak perlu ada yang dimaafkan. Menurut saya tidak salah mengkritik pemerintah daerah. Tapi yang kami harapkan bukan permintaan maaf,” ujar Dedi kepada wartawan usai apel siaga tanggap bencana di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).

Jawa Barat menanti Rp 190 miliar

Dedi menyebut, Pemprov Jawa Barat masih menunggu dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2024 senilai lebih dari Rp190 miliar dari pemerintah pusat.

Dana tersebut merupakan hak daerah yang seharusnya segera diberikan untuk kepentingan masyarakat.

“Yang kami minta hanya satu, dana transfer daerah bagi hasil Provinsi Jawa Barat sebesar Rp190 miliar lebih segera dibayarkan.

Itu hak kami, dan sangat penting untuk penanganan bencana,” tegas Dedi Mulyadi sebagaimana dikutip dari Kompas.com.