"Lagi Minus, Masa Nyimpan" Banggar Respons Keras Pernyataan Menkeu Purbaya soal Anggaran Daerah

Ringkasan Berita:

• Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
• Ia menilai pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan.
• Menurut Said, anggaran pemerintah daerah justru telah digunakan sesuai kebutuhan dan program yang direncanakan.

TRIBUNTRENDS.COM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menepis pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut banyak anggaran pemerintah daerah tidak terserap secara maksimal atau tidak habis digunakan.

Said menegaskan bahwa selama pengalamannya di Banggar, pemerintah daerah selalu menghabiskan dana yang telah dianggarkan setiap tahunnya.

“Kalau selama ini saya 13 tahun di Badan Anggaran, setahu saya, pemerintah daerah itu anggarannya pasti selalu habis,” ujar Said di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Ia menjelaskan, apabila terdapat dana yang masih tersimpan sementara di rekening bank daerah, hal tersebut bukan berarti anggarannya menganggur, melainkan bagian dari proses pelaksanaan program yang tengah berjalan.

Baca juga: Heboh Pejabat Menkeu Tak Disalami Purbaya hingga Viral, Ternyata Karier Mentereng, Ini Sosoknya

Menurutnya, mekanisme penyaluran dan penggunaan dana di daerah memang membutuhkan waktu karena harus mengikuti tahapan administrasi dan pelaporan yang ketat.

“Kalau toh sementara ini diindikasikan ada yang nongkrong di bank, itu kan bagian dari proses, program-program yang masih, yang sudah, sedang dan akan dijalankan.

Pasti habis anggarannya. Tidak mungkin anggarannya tidak akan habis,” sambung Said menegaskan.

Lebih lanjut, Said justru menilai bahwa kondisi keuangan daerah saat ini sedang dalam keadaan minus anggaran.

Dengan situasi seperti itu, menurutnya tidak masuk akal jika pemerintah daerah dituduh menyimpan atau menahan dana.

“Karena daerah lagi minus anggaran, lagi membutuhkan anggaran, masa daerah akan menyimpan anggarannya.

Itu kok tidak make sense, tidak masuk akal,” imbuhnya.

Pernyataan Said ini sekaligus menjadi tanggapan langsung atas kritik Purbaya terkait rendahnya penyerapan anggaran daerah yang menjadi salah satu alasan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Purbaya minta daerah kerja yang benar

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada kementerian dan pemerintah daerah atas kebijakan pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk ketidaksukaan atau tekanan, melainkan dorongan agar anggaran yang sudah diberikan benar-benar digunakan secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Permintaan maaf itu disampaikan Purbaya saat menghadiri rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (3/11/2025).