Purbaya Dituding Asal Bicara, Muhidin Gubernur Kalsel Emosi soal Dana Triliunan: Koboi Salah Tembak!

Ringkasan Berita:

• Muhidin menegaskan tudingan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal dana mengendap tidak benar
• Dana Rp5,1 Triliun Bukan Dana Mengendap
• Muhidin meminta Purbaya meluruskan pernyataannya agar tidak menimbulkan persepsi negatif publik

TRIBUNTRENDS.COM - Udara sore di Kota Banjarbaru terasa panas ketika Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin melangkah keluar dari gedung Bank Kalsel, Selasa (28/10/2025).

Wajahnya terlihat tegas, suaranya lantang, dan kalimatnya penuh penekanan. Ia baru saja menuntaskan kunjungan mendadak ke bank daerah milik provinsi itu tempat yang menjadi sumber polemik nasional beberapa hari terakhir.

Isu yang mengguncang itu bermula dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut adanya dana sebesar Rp5,165 triliun “mengendap” di rekening perbankan daerah Kalimantan Selatan.

Namun bagi Muhidin, tudingan itu tidak hanya keliru, tapi juga menyakiti integritas pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Baca juga: Senjata Rahasia Purbaya Lawan Kritik, Pantas Musuh Tak Berani Melawan, Santai Dicap Bikin Gaduh

“Perkataan Menteri Itu Tidak Benar”

Muhidin tak menunggu lama untuk merespons. Di hadapan awak media, ia menyampaikan bantahan terbuka yang bernada tegas namun berlapis emosi.

“Perkataan dari Menteri Keuangan bahwa pengendapan uang ini tidak benar.

Jadi artinya, jangan sampai koboy salah tembak,” ujar Muhidin dengan nada menahan kesal.

Ucapan “jangan sampai koboy salah tembak” itu menjadi sorotan.

Bagi Muhidin, tudingan sepihak dari pejabat setingkat menteri tidak seharusnya dilontarkan tanpa klarifikasi, apalagi terkait angka triliunan rupiah yang sensitif di mata publik.

Dana Itu Bukan ‘Mengendap’, Tapi Kas Daerah

Gubernur menegaskan, dana yang disebut-sebut mengendap sejatinya adalah kas daerah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan.

Jumlahnya memang besar Rp4,7 triliun lebih namun uang itu tengah “menunggu giliran” untuk direalisasikan sebagai belanja daerah.

“Itu uang sementara yang belum kita realisasikan untuk belanja, jadi kita taruh di bank. Rp3,9 triliun itu kita depositokan,” jelasnya.

Menurut Muhidin, kebijakan menempatkan kas daerah di deposito bukan bentuk pembiaran, melainkan strategi pengelolaan keuangan yang cerdas dan produktif.

Dari deposito itu, kata dia, pemerintah memperoleh bunga 6,5 persen per tahun setara dengan sekitar Rp21 miliar per bulan.

Semua hasil bunga itu masuk kembali ke kas daerah, menjadi pendapatan sah yang memperkuat APBD.

“Bayangkan kalau disimpan 5 bulan saja, hasil depositonya bisa Rp100 miliar lebih.

Ini adalah keuntungan daerah, bukan dana mengendap,” tegasnya dengan nada meyakinkan.

Baca juga: Audit Besar-Besaran di Jabar! Langkah Dedi Mulyadi Jawab Sentilan Purbaya Soal Dana Mengendap

Klarifikasi Lengkap: Dana Aman, Tak Ada yang Hilang

Muhidin kemudian membeberkan data terakhir per 30 September 2025: nilai deposito di Bank Kalsel masih utuh Rp3,9 triliun.

Sementara, hingga 28 Oktober 2025, Pemprov Kalsel telah menarik Rp268 miliar untuk kebutuhan belanja daerah menyisakan kas sekitar Rp4,477 triliun, tanpa mengurangi nilai deposito pokok.

Ia menegaskan, tidak ada satu rupiah pun dana yang “diam membeku” tanpa tujuan.

Seluruh dana itu akan direalisasikan sepenuhnya sebelum akhir tahun anggaran.

“Desember kita pastikan semua uangnya direalisasikan untuk belanja,” ujarnya.

“Pak Menteri Terlalu Cepat Berbicara”

Nada kecewa tak bisa disembunyikan dari wajah sang gubernur.

Muhidin menyayangkan sikap Menkeu Purbaya yang, menurutnya, terlalu cepat berbicara di depan publik tanpa memastikan data ke Bank Indonesia, Bank Kalsel, maupun Pemprov setempat.

“Pak Menteri ini mengeluarkan statemen terlalu cepat dan terburu-buru, sehingga mengakibatkan kekacauan.

Masyarakat jadi bertanggapan liar, padahal ini menguntungkan pemerintah provinsi,” katanya.

Ia menambahkan, Pemprov Kalsel telah mengirim klarifikasi resmi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menegaskan bahwa dana tersebut bukan milik Pemkot Banjarbaru, sebagaimana sempat disalahartikan dalam laporan perbankan.

Bukan Salah Nama, Hanya Salah Kode

Di balik kekisruhan data itu, ternyata ada kesalahan teknis yang sederhana namun berdampak besar.

Muhidin menjelaskan bahwa rekening deposito itu sepenuhnya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Hanya saja, terjadi kesalahan penginputan kode Golongan Pihak Lawan (GPL) di sistem Bank Kalsel, yang membuat datanya seolah-olah milik Pemkot Banjarbaru.

“Rekeningnya tetap atas nama Pemerintah Provinsi. Hanya salah input kode saja,” tegasnya.

Meski begitu, Muhidin meminta pihak Bank Kalsel melakukan evaluasi internal agar kesalahan serupa tak terulang.

“Saya minta Bank Kalsel melakukan evaluasi. Ini berat dan menggegerkan, karena tanggapan masyarakat beragam,” ujarnya.

Baca juga: Nasib Pemda dan Kemendagri Setelah Purbaya Bongkar Dana Mengendap di Bank, Kini Dipanggil DPR

Dana Produktif, Bukan Pasif

Bagi Muhidin, isu ini menjadi momentum untuk meluruskan persepsi publik tentang cara kerja keuangan daerah.

Ia menilai, menyimpan kas daerah dalam bentuk deposito dan giro justru langkah efisien dan menguntungkan bukan tanda kelalaian.

“Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa dicontoh kepala daerah se-Indonesia.

Ada uang yang disimpan di giro, ada yang disimpan di deposito. Ketika dibutuhkan, tinggal dialihkan dan dicairkan,” tutur Muhidin dengan nada optimis.

Akhir dari Salah Paham

Kunjungan ke Bank Kalsel hari itu berakhir menjelang petang. Namun bagi Gubernur Muhidin, polemik dana triliunan rupiah ini meninggalkan pesan penting: betapa berbahayanya data yang disampaikan tanpa verifikasi.

Dengan nada diplomatis namun tetap menyengat, ia menutup pernyataannya:

“Kami harap Menteri Keuangan cepat-cepat meluruskan yang ada ini.”

Dan sore itu, di bawah langit Banjarbaru yang mulai meredup, suara Muhidin bergema tegas, lugas, dan mengandung peringatan: “Jangan sampai koboy salah tembak.”

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Banjarmasinpost)