Programmer LG Dikritik Purbaya, Dianggap Remehkan RI Kirim Orang Ecek-ecek: Tingkat Baru Lulus SMA

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan Purbaya bersama stafnya mengkritik perusahaan LG.
• Mereka menilai LG mengirim programmer yang kurang terampil.
• Programmer itu bahkan disebut masih baru dan hanya lulusan SMA.

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan candaan yang cukup menggelitik saat menyinggung soal proyek sistem perpajakan nasional, Coretax. Ia mengatakan, Indonesia tampaknya sering “dibohongi” oleh pihak asing.

Candaan itu muncul setelah Purbaya mengetahui fakta mengejutkan: programmer dari perusahaan teknologi Korea Selatan, LG, yang menangani sistem Coretax ternyata hanya lulusan SMA.

“Komentarnya lucu deh, begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA.

Jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jago kelihatannya,” ujar Purbaya sambil tertawa dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

Ia kemudian menambahkan dengan nada bercanda, “Jadi ya memang Indonesia lah sering dikibulin asing.”

LG disebut kirim programmer kurang mumpuni

Coretax sendiri merupakan sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang dikembangkan untuk mempermudah layanan perpajakan bagi wajib pajak.

Meski memiliki konsep yang ambisius, sistem ini kerap menuai kritik karena dinilai belum berfungsi maksimal dan sering mengalami gangguan teknis.

Kementerian Keuangan pun menggandeng LG untuk memperbaiki sejumlah bagian Coretax yang bermasalah.

Namun, hingga kini masih ada beberapa komponen sistem yang belum sepenuhnya bisa diakses oleh pihak Kemenkeu karena masih menjadi tanggung jawab LG berdasarkan kontrak kerja sama.

“Yang bisa ditangani kami sudah diperbaiki semaksimal mungkin.

Kelihatannya sudah semakin cepat sekarang Coretax-nya, walaupun masih ada kesalahan sedikit di sana-sini,” tutur Purbaya.

Ia menjelaskan, perbaikan terus dilakukan sesuai rekomendasi yang diberikan Kemenkeu kepada LG.

Namun, karena terikat kontrak hingga Desember 2025, Kemenkeu tidak dapat langsung mengubah bagian-bagian tertentu tanpa persetujuan pihak LG.

Purbaya juga mengakui bahwa di awal kerja sama, komunikasi dengan LG sempat berjalan lambat.

Pihak perusahaan Korea itu bahkan dinilai kurang responsif terhadap permintaan dan masukan dari pemerintah Indonesia.