Tanggapan Menkeu Purbaya: Kabar Rencana Kenaikan Gaji PNS Tahun 2026, Benarkah Akan Terealisasi?

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait potensi kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2026.
• Purbaya juga menyebutkan bahwa selalu ada kemungkinan untuk kenaikan gaji ASN di tahun depan.
• Kebijakan ditentukan dari keputusan akhir Presiden Prabowo Subianto.

TRIBUNTRENDS.COM - Isu kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, pada tahun 2026 kembali menjadi sorotan publik.

Kabar ini sempat viral dan ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, memicu harapan besar bagi ASN di seluruh Indonesia.

Namun, kebenaran informasi tersebut sempat diragukan karena sumbernya masih bersifat tidak resmi dan hanya berasal dari unggahan media sosial.

Menanggapi kabar ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi.

Baca juga: Menkeu Purbaya Sentil Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan di Bekasi, Maizal Alfian: SPI Dijadikan Alarm

Ia mengaku telah mendengar adanya rencana kenaikan gaji ASN, tetapi menegaskan bahwa ia belum menerima rincian resmi terkait kebijakan tersebut.

“Kayaknya ada (rencana), tapi saya belum tau detailnya,” ujar Purbaya saat ditemui.

Ia menekankan bahwa kemungkinan kenaikan gaji selalu terbuka, namun keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Purbaya, langkah yang dilakukannya tidak bisa dianggap sepihak karena semuanya berada di bawah arahan Presiden.

Selain Menkeu, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Tri Budhianto, juga menegaskan bahwa Kemenkeu belum menerima arahan terkait alokasi dana tambahan untuk penggajian ASN di APBN 2026.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa kenaikan gaji ASN, termasuk PNS, PPPK, TNI/Polri, dan pejabat negara, memang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan diatur melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2025.

Meski demikian, kepastian realisasi kenaikan gaji baru bisa ditegaskan setelah keputusan resmi dari Presiden Republik Indonesia diumumkan.

Dengan demikian, ASN diminta bersabar menanti kebijakan final, sambil tetap memantau perkembangan informasi resmi dari pemerintah pusat.

(TribunTrends.com/TribunPalu)