Jeritan Pedagang Kecil Gegara Kebijakan Baru Purbaya: Kalau Semua Dibilang Ilegal, Kami Makan Apa?

Menanggapi keresahan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampil tegas namun tenang.

Ia menepis anggapan bahwa pemerintah akan memusnahkan barang atau memenjarakan pedagang.

“Selama ini barang dimusnahkan, negara malah keluar biaya. Saya enggak dapat pemasukan, malah keluar ongkos buat musnahin barang itu dan kasih makan orang di penjara.

Jadi nanti kita ubah, bisa denda orangnya,” ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Rabu (22/10/2025).

Purbaya menegaskan, tujuannya bukan menutup Pasar Senen atau mematikan usaha rakyat kecil, melainkan melindungi industri tekstil nasional agar produk lokal bisa tumbuh dan bersaing sehat.

Data dari Bea dan Cukai menunjukkan, sepanjang 2024 hingga Agustus 2025 telah terjadi 2.584 penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal dengan nilai mencapai Rp 49,44 miliar bukti bahwa praktik ini sudah menembus batas.

Baca juga: Pedagang Pasar Senen Gelisah Hadapi Aturan Purbaya, Khawatir Mata Pencaharian Hilang!

Antara Idealisme dan Realitas Pasar

Namun di lapangan, pernyataan itu tak serta merta menenangkan hati pedagang.
Mila (29), pedagang asal Garut yang kini menggantungkan hidup di Senen, mengaku pesimis.

“Kalau barang lokal, bahannya beda, modelnya enggak trend. Kalau dipaksa jual lokal, bisa-bisa sepi pembeli,” keluhnya.

Salsa (26) juga menyoroti minimnya sosialisasi dari pemerintah.

“Belum ada sosialisasi apa pun. Kami juga pengin patuh, tapi tolong diajak bicara dulu,” katanya.

Bagi mereka, Pasar Senen bukan hanya tempat jualan ia adalah nadi ekonomi rakyat kecil, tempat kreativitas dan ketekunan bertemu dengan semangat bertahan hidup.

Setiap pakaian bekas punya kisah: dari rak butik Tokyo hingga bahu anak muda Jakarta yang bangga mengenakan jaket vintage berumur puluhan tahun.

“Anak muda sekarang bangga pakai barang bekas luar negeri. Unik dan enggak pasaran,” ucap Syifa (20), mahasiswa asal Depok yang rutin berburu barang di sana.

Namun jika pasar ini perlahan digantikan produk lokal yang belum mampu menyaingi desain dan kualitas, identitas dan daya tarik thrifting bisa hilang.

Dukungan Pemprov DKI: Pendampingan dan Transisi

Dari Balai Kota, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat.