Nasib Pemda dan Kemendagri Setelah Purbaya Bongkar Dana Mengendap di Bank, Kini Dipanggil DPR

Ia juga meminta pemerintah pusat lebih berhati-hati dalam menyampaikan data agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.

Di sisi lain, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, juga menolak tudingan serupa.

Ia menyebut bahwa saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik Pemprov Sumut hanya Rp 990 miliar, bukan Rp 3,1 triliun seperti klaim Kemenkeu.

“RKUD kami cuma satu, ada di Bank Sumut. Saldo hari ini Rp 990 miliar, dan itu pun untuk pembayaran beberapa kegiatan serta karena perubahan APBD,” ujar Bobby di Medan, Selasa (21/10/2025).

Bobby menargetkan tingkat penyerapan anggaran di Sumut dapat mencapai 90 persen hingga akhir tahun 2025, sebagai bukti bahwa dana daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.

Arah Polemik: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Kontroversi soal dana “mengendap” ini kini menjadi episentrum baru hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Di satu sisi, Kemenkeu menuntut percepatan belanja demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. 

Namun di sisi lain, para kepala daerah merasa stigma “menimbun dana” terlalu disederhanakan dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Komisi II DPR berjanji akan membuka fakta secara terang benderang lewat pemanggilan resmi terhadap Kemendagri dan pemda terkait.

Hasil klarifikasi nanti diharapkan mampu menjawab satu pertanyaan besar yang kini bergema di publik:

Apakah ratusan triliun rupiah uang rakyat itu memang tersimpan karena kelalaian birokrasi atau ada persoalan sistemik dalam tata kelola anggaran negara?

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)