Proses Persetujuan NI PPPK Paruh Waktu: Kanreg III BKN di Bawah Tekanan, Ribuan Honorer Menanti

TRIBUNTRENDS.COM - Kabar baik datang dari proses penetapan Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. 

Data terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 129.827 NI PPPK Paruh Waktu telah mendapatkan Acc dan persetujuan resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Angka tersebut merupakan bagian dari total 170.314 usulan yang diajukan secara keseluruhan. 

Usulan masif ini masuk melalui Kantor Regional III BKN, yang wilayah kerjanya mencakup Jawa Barat dan Banten, menjadikannya salah satu titik paling sibuk dalam proses seleksi ASN ini.

Baca juga: Karier Mulus PPPK! Update Progres Revisi UU ASN, Pengangkatan PPPK Menjadi PNS Bukan Lagi Mimpi

Target 76 persen Terlampaui, Tim BKN Bekerja Keras

Saat ini, Tim Kanreg III BKN benar-benar sedang berjibaku dengan waktu. 

Mereka dikejar oleh rutinitas 'Tugas Wajib Harian' dan gelombang 'Usulan NI PPPK' yang datang tanpa henti. Namun, kerja keras tersebut mulai membuahkan hasil.

Dari keseluruhan usulan yang masuk, 129.827 NIP sudah ter-Acc. Pencapaian ini sudah menembus angka 76 persen dari total usulan yang harus diselesaikan.

Tim di Kanreg III BKN berkomitmen penuh untuk menuntaskan pekerjaan ini. Sisa 24 persen pekerjaan harus segera rampung. 

Daftar Daerah Capai 100 Persen Persetujuan NI PPPK Paruh Waktu

Lantas, dari sekian banyak wilayah di bawah Kanreg III, pemerintah daerah mana saja yang sudah berhasil menembus angka 100 persen persetujuan NI PPPK Paruh Waktu?

- Pemerintah Kabupaten Sumedang hampir mencapai target sempurna dengan jumlah 5.409 NI PPPK Paruh Waktu yang telah di-Acc, menempatkannya di posisi mendekati 100 persen.

Sementara itu, beberapa daerah sudah berhasil menyentuh angka 100 persen persetujuan, di antaranya:

- Pemerintah Kota Cirebon: Sebanyak 1.576 honorer di Kota Cirebon telah menerima persetujuan NI PPPK Paruh Waktu.

- Pemerintah Kabupaten Bekasi: Wilayah ini juga berhasil mencapai 100 persen, dengan total 3.058 NI PPPK Paruh Waktu dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan telah di-Acc.

Baca juga: Kabar Gembira PPPK! Upaya akan Disetarakan dengan PNS, Nasibnya Gencar Diperjuangankan DPR RI

Selain ketiga daerah tersebut, masih ada dua pemerintah kota lain yang juga telah menuntaskan 100 persen persetujuan NI PPPK Paruh Waktu.

Dua kota yang dimaksud adalah:

- Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi: Sebanyak 116 Nomor Induk telah di-Acc dan disetujui sepenuhnya.

- Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar: Meskipun jumlahnya lebih kecil, yaitu 11 NI PPPK Paruh Waktu ter-Acc, Banjar juga mencapai target sempurna. Bahkan, dari 12 usulan, hanya tinggal 1 Berkas Tidak Sesuai (BTS) yang menunggu perbaikan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, klik link resmi dari Instagram berikut ini:

https://www.instagram.com/p/DQGL-X0kluU/?igsh=MWp4aTVkMWRzZDQ4bQ==

Baca juga: Benarkah Gaji PPPK Tak Ada Kenaikan Seperti PNS? DPR RI Perjuangkan Penyetaraan Hak Kesejahteraan

Instansi dengan Proses Verifikasi Terbanyak

Lantas, instansi mana saja yang masih memiliki volume usulan terbanyak dalam 'Proses Verifikasi' oleh BKN?

Berdasarkan data dan aktivitas yang terjadi di Kanreg III BKN, instansi atau pemerintah daerah yang masih banyak berkasnya berada di 'Proses Verifikasi' adalah wilayah yang memiliki jumlah usulan besar dan belum mencapai angka 100 persen persetujuan.

Mengingat total 170.314 usulan masuk dan 129.827 telah disetujui (76 persen), sisa usulan yang berjumlah sekitar 40.487 masih didominasi oleh pemerintah daerah dengan populasi usulan PPPK Paruh Waktu terbesar, yang utamanya berada di wilayah Jawa Barat dan Banten, terutama pemerintah kabupaten yang memang memiliki jumlah formasi honorer lebih masif.

(TribunTrends.com/Darma)