Mereka Sering Salah! Purbaya Ogah IKN Disebut Kota Hantu Media Asing, Bocorkan Strategi Pemerintah

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan bahwa IKN akan berakhir sebagai kota hantu alias ghost city.
• Purbaya optimistis proyek IKN akan terus berlanjut berkat prospek ekonomi Indonesia yang solid.
• Salah satu poin penting yang disampaikan Purbaya adalah meningkatnya peran sektor swasta dalam proyek IKN.

TRIBUNTRENDS.COM - Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) disoroti media asing dan dinilai bahwa nantinya masa depan IKN akan berakhir bak kota hantu.

Media Inggris The Guardian menyoroti bahwa proyek ini bisa berakhir menjadi 'kota hantu'.

Hal ini ditulis dalam artikel berjudul 'Indonesia new capital Nusantara in danger of becoming a ghost city.

Tudingan ini berdasarkan karena pembangunan yang tersendat hingga Prabowo yang hingga kini belum mengunjungi IKN sejak resmi menjabat.

Baca juga: Terkait Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Bersiap Panggil Pihak Terkait, Diminta Bersikap Kooperatif

Tudingan ini langsung dibantah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku bendahara negara.

Usai menghadiri Rapat Kerja DPD RI, Purbaya menepis anggapan bahwa IKN akan berakhir sebagai kota hantu alias ghost city.

Menurutnya, kekhawatiran tersebut tidak memiliki dasar yang kuat.

Purbaya optimistis proyek IKN akan terus berlanjut berkat prospek ekonomi Indonesia yang solid.

Ia memastikan dukungan pendanaan pemerintah akan selalu ada untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.

“Kalau kata saya, IKN tidak akan jadi kota hantu. Jangan percaya prediksi media luar negeri, mereka itu sering salah,” ujar Purbaya, Senin (4/11/2025) sebagaimana dilansir dari Kompas.com.

Pemerintah Gandeng Swasta untuk Bangun Perumahan di IKN

Salah satu poin penting yang disampaikan Purbaya adalah meningkatnya peran sektor swasta dalam proyek IKN.

Pemerintah, katanya, telah menyetujui dan mendorong penuh partisipasi perusahaan-perusahaan swasta untuk mulai membangun kawasan perumahan di ibu kota baru tersebut.

Langkah ini dinilai strategis karena bisa mengurangi beban APBN sekaligus membuat dana pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas negara.

Selain itu, hadirnya perumahan swasta diharapkan membuat IKN tidak hanya dihuni oleh ASN dan pekerja pemerintahan.