Menkeu Purbaya Sebut Dana Rp 4,17 T Mengendap di Jabar, Dedi Mulyadi Langsung Membantah:Saya Tantang
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada Rp 4,17 dana APBD yang mengendap di Jawa Barat, Dedi Mulyadi langsung membantah
Editor: Nafis Abdulhakim
Ringkasan Berita:
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ada Rp 4,17 dana APBD yang mengendap di Jawa Barat.
- Gubernur Dedi Mulyadi membantah pernyataan Menkeu.
- Dedi Mulyadi menantang Menkeu Purbaya membuka datanya.
TRIBUNTRENDS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuktikan tudingan bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat sebesar Rp 4,17 triliun mengendap di bank dalam bentuk deposito.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito.
Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” tegas Dedi dalam keterangan tertulis pada Senin (20/10/2025).
Dedi menilai tudingan bahwa seluruh pemerintah daerah menahan belanja dan menimbun uang di bank adalah pernyataan yang tidak berdasar.
Ia menekankan bahwa tidak semua daerah mengalami kesulitan fiskal, apalagi dengan sengaja menaruh anggaran daerah di perbankan tanpa alasan yang jelas.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sebagian besar pemerintah daerah justru berupaya mempercepat realisasi belanja publik agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.
“Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan kepentingan masyarakatnya dengan baik, bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik,” ujarnya.
Baca juga: Dedi Mulyadi Vs Menkeu Purbaya Memanas, Gubernur Jabar Tantang Menteri Prabowo: Bongkar Faktanya!
Buka data
Meski begitu, Dedi tidak menutup kemungkinan ada daerah yang memang menempatkan dananya dalam bentuk deposito.
Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat membuka data secara terbuka untuk menghindari opini negatif terhadap daerah lain.
“Tentunya ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik sehingga tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan,” katanya.
Dedi menegaskan, tudingan ini dapat merugikan daerah yang telah bekerja maksimal dalam pengelolaan fiskal.
Ia pun meminta Purbaya bersikap adil dan transparan dengan membuka daftar daerah yang benar-benar menaruh uang APBD dalam deposito.
“Sebaiknya, daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif, umumkan saja daerah-daerah mana yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik, bahkan yang menyimpannya dalam bentuk deposito,” kata Dedi.
“Hal ini sangat penting untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik,” tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan merilis 15 daerah yang paling banyak menyimpan dana di bank.
Sumber: Kompas.com
| Punya Rumah Pensiun di Colomadu, Jokowi Tak Akan Menempati, Ayah Wapres Gibran Ungkap Rencana Lain |
|
|---|
| Tanggapan Menkeu Purbaya: Kabar Rencana Kenaikan Gaji PNS Tahun 2026, Benarkah Akan Terealisasi? |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Sentil Dugaan Praktik Jual Beli Jabatan di Bekasi, Maizal Alfian: SPI Dijadikan Alarm |
|
|---|
| Gaya Komunikasi Dikritik Hasan Nasbi, Menkeu Purbaya Beri Balasan Menohok, Langsung Tunjukkan Data |
|
|---|
| Perilaku Menkeu Purbaya Dikritik Hasan Nasbi, Takut Bisa Jadi Bumerang: Rakyat Butuh yang Kompak |
|
|---|