Papua Nugini Rusuh Gegara Gaji PNS dan Polisi Dipotong, 15 Orang Tewas, Minimarket Dijarah Warga

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan komisi tinggi negaranya sedang memantau situasi tersebut, dan Canberra belum menerima permintaan bantuan apa pun dari Papua Nugini, yang secara rutin mereka dukung dalam bidang kepolisian dan keamanan.

“Kami terus mengimbau ketenangan di masa sulit ini. 

Kami belum menerima permintaan apa pun dari pemerintah Papua Nugini saat ini, tetapi teman-teman kami di Papua Nugini, kami memiliki hubungan yang baik dengan mereka,” kata Albanese.

WNI Diminta Lindungi

Kerusuhan berupa penjarahan dan pembakaran toko pecah di Port Moresby, Papua Nugini mulai Rabu (10/1/2024).

Memasuki hari kedua, kerusuhan malah merebak ke beberapa kota lainnya.

PM James Marape telah mendeklarasikan keadaan darurat (state of emergency) selama 14 hari untuk wilayah Port Moresby.

KBRI Port Moresby pun melakukan koordinasi dengan Kemlu PNG dan polisi untuk meningkatkan keamanan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) di sana.

Hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut.

"KBRI Port Moresby telah berkoordinasi dengan Kemlu dan Kepolisian PNG untuk pelindungan dan peningkatan keamanan bagi para WNI," tutur Direktur Perlindungan WNI (PWNI) dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Judha Nugraha saat dikonfirmasi, Kamis (11/1/2024).

Baca juga: Suyanto Rugi Rp4 Juta, Truk Bawangnya Dijarah Warga saat Kirab, Bupati Ponorogo: Mencederai Martabat

KBRI terus menjalin komunikasi dengan para WNI dan juga mengeluarkan imbauan agar selalu berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan serta tetap tinggal di kediaman sekiranya tidak ada keperluan yang sangat mendesak.

Segera hubungi Hotline KBRI jika memerlukan bantuan kedaruratan.

Adapun jumlah WNI di Papua Nugini yang terdata di database KBRI sebanyak 1.317 orang.

***

Artikel ini diolah dari Tribunnews