Babel Balik Menyerang Purbaya! Dana Rp 2,1 Triliun Ternyata Salah Input, Berujung Laporan Polisi

Ringkasan Berita:

• Pemprov Babel Bantah Tuduhan Dana Mengendap Rp 2,1 Triliun
• Kesalahan Input Data oleh Bank Sumsel Babel
• Pemprov Babel Laporkan ke Polisi untuk Jaga Kredibilitas

TRIBUNTRENDS.COM - Angin panas polemik dana mengendap di perbankan yang diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya berembus sampai ke Kepulauan Bangka Belitung.

Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel menegaskan: mereka bukan pelakunya.

Dalam pernyataan tegas, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Babel, M Haris, membantah adanya dana sebesar Rp 2,1 triliun milik Pemprov yang mengendap di bank sebagaimana disebut oleh Purbaya beberapa waktu lalu.

“Setelah kami telusuri, ternyata dana itu bukan milik Pemprov Babel, melainkan milik Pemprov Sumatera Selatan (Sumsel),” ungkap Haris saat dihubungi, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, kekeliruan itu terjadi bukan karena kelalaian Pemprov, melainkan karena salah input data oleh pihak Bank Sumsel Babel ke sistem milik Bank Indonesia (BI).

Alhasil, data yang muncul seolah menampilkan dana mengendap tersebut sebagai milik Babel.

Baca juga: Drama Baru Usai Dedi Mulyadi: Babel Juga Lawan Data Purbaya Soal Uang Mengendap di Bank

Kesalahan Input yang Berujung Panjang

Kisah ini bermula dari laporan pemerintah pusat yang menyoroti besarnya dana daerah yang mengendap di perbankan.

Dari data yang beredar, nama Bangka Belitung ikut tercantum dengan angka fantastis: Rp 2,1 triliun.

Namun bagi Pemprov Babel, kabar itu tak hanya mengejutkan, tapi juga mencoreng nama baik mereka di hadapan publik.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, ternyata yang salah input itu adalah Bank Sumsel Babel.

Tindakan ini dilakukan agar informasi yang didapat mengenai dana tersebut valid,” jelas Haris, menegaskan posisi Pemprov yang selama ini merasa bersih dalam tata kelola keuangan.

Langkah Tegas: Gubernur Laporkan ke Polisi

Tak ingin nama daerahnya terus dikaitkan dengan tuduhan tak berdasar, Gubernur Hidayat Arsani mengambil langkah tegas.

Ia resmi mengadukan pihak Bank Sumsel Babel ke Polda Bangka Belitung.

Dalam surat bernomor 900/0653/BAKUDA tertanggal 27 Oktober 2025, Gubernur menyampaikan aduan resmi kepada Kapolda Babel, menegaskan bahwa dana Rp 2,1 triliun yang disebut-sebut mengendap bukan milik Pemprov Babel, melainkan milik Pemprov Sumatera Selatan.

Kesalahan input itu, kata Haris, “mengganggu nama baik dan kredibilitas Pemprov Babel dalam tata kelola pemerintahan.”

Ia berharap laporan ini menjadi langkah awal agar data keuangan daerah ke depan lebih akurat dan transparan.

Baca juga: Purbaya Dituding Asal Bicara, Muhidin Gubernur Kalsel Emosi soal Dana Triliunan: Koboi Salah Tembak!

Pemprov Babel: Kami Selalu Transparan

Haris menegaskan, Pemprov Babel selama ini dikenal disiplin dan terbuka dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Berita yang belum tentu kebenarannya agar disikapi dengan bijak,” imbaunya.

Ia juga meminta publik tak mudah terprovokasi oleh angka-angka besar yang beredar tanpa klarifikasi resmi.

“Kami bekerja sesuai aturan dan prosedur yang berlaku,” tambahnya.

Pihak Bank dan Polisi Angkat Suara

Sementara itu, Kepala Cabang Bank Sumsel Babel Pangkalpinang, Irwan Kurniawan, memilih berhati-hati menanggapi tudingan tersebut.

“Masih diteliti lebih lanjut oleh tim di Bank Sumsel Babel kantor pusat.

Karena terkait kerahasiaan data nasabah yang dilindungi undang-undang, saya tidak bisa membicarakan banyak hal,” ujarnya, Selasa (28/10/2025).

Baca juga: Bukan Sekadar Kereta Cepat, Purbaya Bongkar Misi Tersembunyi Proyek Whoosh, Setuju dengan Jokowi

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Fauzan Sukmawansyah mengaku pihaknya belum menerima laporan resmi dari Pemprov hingga Senin siang.

“Sampai siang tadi dicek belum ada yang masuk. SPKT, Krimsus, dan Krimum belum ada laporan. Saya malah dapatnya dari kawan media,” ujar Fauzan.

Namun, ia memastikan jika laporan itu benar-benar diajukan, pihaknya akan segera menindaklanjuti.

“Kita tunggu dulu kalau memang sudah dilaporkan,” tuturnya diplomatis.

Awan Polemik Masih Menggantung

Kasus ini menjadi cermin betapa satu kesalahan data bisa berakibat panjang.

Dari meja perbankan, merembet ke kementerian, lalu bergulir ke ranah hukum daerah.

Di tengah hiruk pikuk politik fiskal nasional, Babel kini berdiri tegak membela nama baiknya.

Mereka tak ingin dikenal sebagai daerah dengan dana “mengendap” di bank, tetapi sebagai daerah yang mengalirkan uangnya untuk rakyat, bukan membiarkannya diam dalam angka.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)