Drama Baru Usai Dedi Mulyadi: Babel Juga Lawan Data Purbaya Soal Uang Mengendap di Bank

Ringkasan Berita:

• Pemprov Bangka Belitung membantah tudingan Kemenkeu
• Kementerian Keuangan merilis daftar 15 daerah dengan dana besar mengendap
• Ketegangan fiskal antara pusat dan daerah kembali mencuat, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka data secara transparan

TRIBUNTRENDS.COM - Suasana politik fiskal antara pusat dan daerah makin memanas. Setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan lantang membantah tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal dana mengendap di bank daerahnya, kini giliran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang angkat suara.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Bangka Belitung, M. Haris, menyatakan dengan tegas bahwa tidak benar Pemprov Babel menyimpan dana Rp 2,1 triliun di bank, sebagaimana yang disebut dalam laporan Kementerian Keuangan.

“Kami, pemerintah daerah, merasa tidak memiliki dana sebesar itu.

Paling tinggi jumlahnya hanya sekitar Rp 200 miliar, itu pun dana pendapatan bulanan baik di giro maupun deposito,” ujar Haris saat dihubungi, Selasa (21/10/2025).

Baca juga: Prabowo Bercanda Soal Gelar Purbaya di Depan Pejabat Negara: You Ada Gelar Profesornya Nggak?

Data dari Bank Indonesia: Babel Akan Konfirmasi Langsung

Haris menilai, data yang digunakan Kementerian Keuangan kemungkinan bersumber dari Bank Indonesia (BI).

Karena itu, pihaknya akan segera mengonfirmasi langsung ke BI untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Hari ini kami akan konfirmasi ke BI, karena Pak Menkeu mendapat datanya dari sana,” tutur Haris.

Nada bicaranya terdengar santai, bahkan sempat diselingi gurauan. Ia menambahkan, bila memang benar dana sebesar itu benar-benar ada, maka tentu pemerintah daerah akan merasa senang.

“Mana tahu, tanpa sepengetahuan kami, ternyata ada dana kami sebesar itu,” ucap Haris sambil tertawa kecil.

Namun di balik candanya, tersirat keheranan atas klaim yang dilontarkan pemerintah pusat.

Bagi Haris, tudingan itu perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di publik tentang tata kelola keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah Jadi Tumpuan

Haris juga menjelaskan bahwa untuk menjalankan pembangunan, Pemprov Bangka Belitung selama ini mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak-pajak yang menjadi kewenangan provinsi.

“PAD kita hanya dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, bahan bakar minyak, alat berat, air permukaan, dan pajak rokok,” paparnya.