Perubahan Purbaya, Tak Mau Lagi Ceplas-Ceplos Usai Banjir Teguran, Sindir Tekanan di Balik Jabatan

Ringkasan Berita:

• Purbaya menyebut pemerintah masih mempertimbangkan rencana kenaikan gaji ASN tahun 2026
• Kemenkeu akan menunggu instruksi langsung dari Presiden Prabowo apakah kenaikan gaji ASN menjadi prioritas
• Realisasi kenaikan gaji ASN tetap menunggu keputusan politik dan fiskal lebih lanjut.

TRIBUNTRENDS.COM - Harapan jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendapatkan kenaikan gaji pada tahun 2026 tampaknya masih harus menunggu keputusan akhir dari pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum bisa memastikan apakah kesejahteraan abdi negara akan meningkat tahun depan. 

Di tengah sorotan publik dan dinamika kebijakan fiskal yang ketat, Purbaya memilih langkah hati-hati bahkan mengaku kini harus lebih menahan diri dalam berbicara di ruang publik.

Baca juga: Langkah Berani Purbaya Dinilai Salah Waktu, Ekonom Kritik Menkeu: Rp200 Triliun Tak Banyak Artinya!

Masih Dalam Tahap Pertimbangan: “Saya Belum Tahu”

Dalam perbincangan santai di kantornya, Jakarta, Senin (27/10/2025), Purbaya terlihat tenang namun tegas saat ditanya soal rencana kenaikan gaji ASN.

Ia mengaku keputusan tersebut belum final dan masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian Keuangan.

“Saya belum tahu, nanti saya diskusikan sama teman-teman di kantor,” ujar Purbaya singkat namun penuh makna.

Pernyataan itu menandakan bahwa Kemenkeu masih menimbang berbagai aspek ekonomi dan fiskal sebelum memastikan kebijakan tersebut.

Bagi ASN di seluruh Indonesia, kalimat itu menjadi sinyal bahwa perjuangan untuk kenaikan gaji masih harus bersabar.

Belajar dari Kritik: “Katanya Enggak Boleh Ceplas-Ceplos”

Menariknya, Purbaya juga menyinggung soal gaya komunikasinya yang kini harus lebih berhati-hati.

Dikenal sebagai pejabat yang lugas dan blak-blakan, Purbaya mengaku kini sering diingatkan agar tidak berbicara terlalu spontan.

“Katanya ngomongnya harus begitu sekarang, enggak boleh ceplas-ceplos.

Nanti saya dimarahi. Nanti saya investigasi lagi,” tukasnya sambil tersenyum.

Pernyataan ini memperlihatkan sisi manusiawi dari seorang Menteri Keuangan yang berada di bawah tekanan publik dan internal pemerintahan.

Setelah beberapa kali dikritik karena komentar jujurnya yang menimbulkan kehebohan, Purbaya kini memilih menahan diri sebelum memberikan janji kebijakan baru yang belum pasti.

Baca juga: Kesalahan Purbaya di Mata Hasan Nasbi, Kelakuan Sang Menkeu Dinilai Bisa Melemahkan Pemerintah

Kemenkeu Tunggu Arahan Presiden Prabowo

Sementara itu, di level teknis, Kementerian Keuangan melalui Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Tri Budhianto, memastikan bahwa belum ada perintah resmi dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan anggaran kenaikan gaji ASN dalam RAPBN 2026.

“Untuk kenaikan gaji ASN, sampai dengan saat ini kita belum dapat kebijakannya apakah memang dinaikan di 2026,” jelas Tri saat media briefing di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Dalam Buku Nota Keuangan RAPBN 2026, memang belum tercantum adanya rencana peningkatan gaji ASN.

Hal ini berarti, segala keputusan masih menunggu penilaian Presiden apakah kebijakan tersebut layak menjadi prioritas fiskal nasional tahun depan.

“Kalau memang pemerintah pada saat itu menganggap bahwa kenaikan gaji itu menjadi prioritas, saya yakin itu juga akan diperhitungkan dan akan menjadi bagian di tahun depannya,” tutur Tri menambahkan.

Janji di Atas Kertas: Perpres 79/2025 Masih Memuat Rencana Kenaikan Gaji

Menariknya, meskipun belum ada keputusan di APBN, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 masih mencantumkan kenaikan gaji ASN sebagai salah satu dari delapan program quick wins dalam perbaikan RKP 2025.

Dalam beleid itu disebutkan bahwa kenaikan gaji akan difokuskan pada profesi vital seperti guru, dosen, tenaga penyuluh, anggota TNI dan Polri, serta pejabat negara.

Rencana ini dinilai sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjaga stabilitas negara.

Namun, hingga kini, semua mata masih tertuju pada keputusan akhir Presiden Prabowo apakah rencana tersebut benar-benar akan dijalankan atau kembali menjadi janji yang tertunda di tengah tekanan ekonomi nasional.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)