Bara Panas Menkeu Purbaya vs Dedi Mulyadi, Dede Yusuf Turun Tangan: Sudahi Polemik Ini!

Ringkasan Berita:

• DPR minta Purbaya dan Dedi Mulyadi akhiri polemik dana mengendap
• DPR menilai ketegangan tersebut muncul akibat perbedaan sudut pandang antara pemerintah pusat dan daerah
• DPR mengapresiasi rencana Purbaya yang akan memulai pencairan dana transfer daerah sejak Januari

TRIBUNTRENDS.COM - Ketegangan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal dana triliunan rupiah yang mengendap di bank kini mulai menarik perhatian parlemen.

Menanggapi polemik yang makin panas itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi angkat bicara dengan nada menenangkan.

Menurut Dede, perdebatan antara dua pejabat negara tersebut sebaiknya segera diakhiri, karena setiap persoalan anggaran pasti akan melewati proses pemeriksaan resmi.

Ia menilai, tidak ada alasan untuk memperpanjang polemik yang justru bisa memperkeruh hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Kabar dari Purbaya: Dua Kondisi yang Bisa Bikin Iuran BPJS Naik, Menkeu Buka Dua Syarat Rahasia

“Tak Perlu Berdebat, Semua Akan Diperiksa”

Dede menegaskan bahwa publik tak perlu khawatir soal dugaan dana daerah yang disebut “mengendap” di bank.

Baginya, sistem pengawasan keuangan negara sudah berjalan dengan baik dan jika memang ada penyimpangan, lembaga pemeriksa seperti BPK pasti akan turun tangan.

“Jadi kita nggak usah berpolemik soal anggaran, karena kalau anggaran hilang pun sudah pasti ada yang memeriksa kan,”
ujar Dede saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/10/2025).

Pernyataan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap dana Rp 4,17 triliun milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebut masih mengendap di bank.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya menilai dana tersebut menunjukkan lambatnya penyerapan APBD, sementara Gubernur Dedi Mulyadi membantah tudingan itu dan menyebut dana yang tersimpan hanya sekitar Rp 2,4 triliun bukan dalam bentuk deposito, melainkan rekening giro untuk kegiatan operasional Pemprov Jabar.

Perbedaan Persepsi, Bukan Perselisihan

Dede Yusuf mencoba meredam suasana. Ia menilai, perdebatan antara Purbaya dan Dedi sebenarnya bukan soal kebenaran atau kesalahan, melainkan perbedaan persepsi dan sudut pandang antara pemerintah pusat dan daerah.

“Perselisihan itu timbul karena perbedaan sudut pandang. Padahal, hal seperti ini bisa dibicarakan bersama,” ujar Dede.

Menurutnya, jalan terbaik adalah membangun kesepakatan antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah agar masalah pengelolaan dana publik tidak lagi menjadi sumber kesalahpahaman.

“Melalui kesepakatan antara Kemenkeu dengan pemerintah daerah yang akan dikirim,” tambahnya.

Baca juga: Tak Percaya Gosip, Purbaya Turun Langsung ke Lapangan Pantau Pegawai Nakal, Rekaman CCTV Jadi Bukti

Penyebab Dana Mengendap: Siklus Proyek Pemerintah Daerah

Lebih lanjut, Dede menguraikan alasan logis mengapa dana daerah sering kali tampak “mengendap” atau tidak segera terserap.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme tender atau lelang proyek pemerintah daerah umumnya baru dimulai pada bulan Agustus, dan pengerjaannya baru berjalan mulai September hingga November.

Kondisi itu menyebabkan dana APBD tampak tidak terserap di awal tahun, padahal sesungguhnya hanya menunggu proses administrasi dan tahapan pelaksanaan proyek.

“Pemerintah daerah memang butuh dana yang siap digunakan, karena proyek pengadaan baru berjalan menjelang akhir tahun,” jelasnya.

Apresiasi untuk Purbaya: Awal Tahun Jadi Momentum Baru

Meski mengingatkan agar tidak saling menyalahkan, Dede tetap memberikan apresiasi kepada Menteri Keuangan.

Ia memuji langkah Purbaya yang berencana membuat mekanisme baru pencairan dana transfer keuangan daerah mulai Januari tahun depan sebuah perubahan yang dinilai bisa mempercepat perputaran ekonomi di daerah.

“Saya dengar Pak Purbaya berjanji akan bikin mekanisme pencairan transfer keuangan daerah itu akan dimulai di Januari. Saya pikir itu bagus,” ujarnya.

Menurut Dede, kebijakan tersebut bisa menjadi solusi konkret untuk menghindari penumpukan dana di akhir tahun sekaligus mendorong penyerapan anggaran yang lebih merata sepanjang tahun.

Polemik yang Harus Berakhir dengan Solusi, Bukan Ego

Pernyataan Dede Yusuf menjadi pengingat bahwa persoalan dana daerah bukan sekadar angka di laporan keuangan, melainkan berkaitan langsung dengan kepercayaan publik dan kelancaran pembangunan.

Ia berharap Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat duduk bersama, menyamakan data dan memperjelas mekanisme penggunaan anggaran.

Sebab, pada akhirnya kata Dede yang terpenting bukan siapa yang benar atau salah, melainkan bagaimana uang rakyat bisa segera kembali ke rakyat dalam bentuk program nyata.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari TribunVideo)