Menkeu Purbaya Bertemu Danantara Bahas Utang Whoosh, Usul Dibayar Pakai Dividen BUMN: Itu Cukup

Menteri Keuangan Purbaya bertemu dengan Danantara dan membahas soal utang Whoosh, disebut bisa dibayar menggunakan dividen BUMN

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan dengan Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Wisma Danantara, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, salah satu topik utama yang dibahas adalah skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh yang hingga kini masih menjadi polemik.

Purbaya mengungkapkan bahwa pihak Danantara tetap bersikeras agar pembiayaan utang proyek kereta cepat tersebut dapat menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca juga: Catat Nomor Layanan Aduan ke Menkeu Lapor Pak Purbaya Warga Bisa Lapor Masalah Pajak dan Bea Cukai

Namun demikian, setelah perdebatan panjang, Danantara akhirnya berjanji akan mengkaji kembali usulan yang disampaikan oleh Purbaya terkait skema pembiayaan yang lebih tepat.

“Whoosh ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa,” ujar Purbaya.

“Mereka ngotot aja (pakai APBN),” tambahnya tegas.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa Danantara beralasan telah menempatkan sebagian besar dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mereka terima tahun ini ke dalam instrumen obligasi pemerintah.

Langkah tersebut dilakukan karena Danantara membutuhkan dana dari imbal hasil obligasi untuk mendukung berbagai proyek investasi mereka ke depan.

Namun, keputusan tersebut langsung mendapat kritik tajam dari Menkeu.

Purbaya menilai bahwa dividen BUMN yang mencapai hampir Rp90 triliun seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menutup kewajiban pembayaran utang proyek kereta cepat, bukan sekadar ditempatkan di obligasi.

“Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini karena enggak sempat kan buat proyek,” ungkapnya.

“Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir Rp90 triliun. Itu cukup untuk menutup yang Rp2 triliun bayaran tahunan untuk utang kereta cepat,” jelas Purbaya.

Sebagai tindak lanjut, pihak Danantara berkomitmen untuk mengurangi porsi investasi dividen BUMN ke obligasi dan mengalokasikan lebih banyak dana tersebut untuk proyek-proyek produktif yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Mereka juga berjanji untuk meninjau kembali usulan Purbaya agar pembayaran utang KCJB dilakukan menggunakan dividen BUMN, bukan dana APBN.

Menurut Purbaya, berdasarkan klausul perjanjian dengan China Development Bank (CDB), tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan pembayaran utang dilakukan oleh pemerintah.

“Saya pernah diskusi, nego sama CDB juga dulu, mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi harusnya nggak ada masalah kalau Danantara bayar juga. Tapi nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan kita tunggu perintah dari Presiden,” tuturnya.

Meski diskusi masih berlanjut, Purbaya menegaskan sikapnya yang tak berubah sedikit pun. Ia memastikan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk membiayai proyek Kereta Cepat Whoosh.

“Kalau saya bilang, saya sudah putus (tidak mau gunakan APBN),” tandasnya dengan tegas.

Utang proyek kereta cepat Whoosh jadi sorotan

Sebagai informasi, utang jumbo proyek kereta cepat Whoosh menjadi sorotan setelah laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menunjukkan tekanan berat.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengaku tengah menyiapkan langkah bersama Danantara untuk membahas beban utang proyek tersebut.

“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini, terutama kami dalami juga. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Laporan keuangan KAI per 30 Juni 2025 (unaudited) mencatat anak usahanya, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), menderita kerugian Rp 4,195 triliun pada 2024 dan Rp 1,625 triliun di semester I-2025.

PSBI merupakan pemegang saham mayoritas KCIC yang menanggung langsung beban utang proyek.

(TribunTrends.com/Kompas.com/Disempurnakan dengan bantuan AI)