Purbaya Wajib Tahu, Ini Alasan Mahfud MD Tak Setuju Satgas BLBI Dibubarkan, Singgung Soal Keadilan

“Kalau sekarang Satgas itu dihentikan, maka akan timbul ketidakadilan.

Ada yang sudah ditagih dan hartanya disita, tapi yang lain tidak. Itu tidak adil,” ujarnya dengan nada prihatin.

“Loh, saya kok ditagih, dirampas, lalu dilelang? Kok yang lain enggak?” lanjut Mahfud, menirukan kemungkinan keluhan para pihak yang sudah patuh pada penegakan hukum.

Baca juga: Langkah Senyap Purbaya, Diam-diam Temui JP Morgan, Sang Menkeu Ternyata Butuh Bantuan

Mahfud Tegaskan BLBI Bukan Persoalan Administratif

Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud menekankan bahwa BLBI bukan sekadar persoalan administratif atau perbedaan pandangan kebijakan antarmenteri, melainkan keputusan hukum final yang berkaitan langsung dengan hak negara dan keadilan publik.

“Itu utang, loh, bukan hibah. Enggak bisa dibiarkan begitu saja.

Itu utang kepada negara, dan negara wajib menagihnya,” tandas Mahfud.

Purbaya: Satgas BLBI Bikin Ribut, Hasil Minim

Sebelumnya, dalam pernyataannya di Bogor pada Jumat (10/10/2025), Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pihaknya tengah mengevaluasi keberlanjutan Satgas BLBI.

Ia menilai hasil kerja Satgas tidak sebanding dengan kegaduhan yang muncul di publik.

“Hasilnya nggak banyak-banyak amat, cuma bikin ribut saja. Income-nya juga nggak besar. 

Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri,” ujar Purbaya.

Pernyataan itulah yang kemudian memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk Mahfud MD, yang menjadi tokoh penting dalam upaya penagihan utang BLBI di masa pemerintahan sebelumnya.

Kini, perbedaan pandangan antara dua tokoh tersebut membuka kembali bab lama yang belum tuntas, yakni bagaimana negara seharusnya memperlakukan para pengutang besar yang dulu menjerumuskan Indonesia ke krisis keuangan.

Apakah Satgas BLBI benar-benar akan dibubarkan?

Ataukah peringatan Mahfud akan menjadi pengingat agar negara tidak kehilangan keberanian dalam menegakkan keadilan bagi rakyatnya?

Hanya waktu dan keputusan pemerintah yang akan menjawabnya.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)