Purbaya Siapkan Sidak Mendadak ke BTN, Aksi Menkeu Bikin Panas Dingin Direksi: Saya Akan Datang!

TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah keseriusannya mengawal kebijakan fiskal dan memastikan setiap rupiah uang negara bekerja untuk kepentingan rakyat, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas dan langsung turun ke lapangan.

Ia mengumumkan akan melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke kantor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama tim Danantara, guna memastikan secara langsung perkembangan penyaluran dana pemerintah yang ditempatkan di bank pelat merah tersebut.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Kementerian Keuangan untuk memastikan dana negara tidak mengendap, melainkan segera berputar di sektor riil, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat likuiditas perbankan nasional.

Baca juga: Ucapan Berani Menkeu Purbaya: Bandingkan Zaman SBY dan Jokowi, Rakyat Lebih Makmur Dipimpin Siapa?

“Kalau dia enggak bisa serap ya kita akan pindahin. Kan saya belum ketemu dia, langsung ke banknya, nanti saya akan datang ke banknya. 

Tapi ke banknya saya, bukan sendiri ya, tapi dengan Danantara,” ujar Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025), dengan nada setengah bercanda namun jelas mengandung pesan serius: bank pelat merah harus sigap, tidak boleh lelet dalam menyalurkan dana publik.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, BTN telah menyalurkan sekitar 40 persen atau Rp 10 triliun dari total Rp 25 triliun dana pemerintah yang dititipkan di bank tersebut.

Angka ini masih dianggap belum optimal oleh Purbaya, yang berharap penyaluran dana berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Kalau dia enggak bisa serap, ya kita akan pindahin.

Kan saya belum ketemu dia, nanti saya akan datang langsung,” ulangnya menegaskan rencana sidak yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, pihak BTN melalui Direktur Utama Nixon LP Napitupulu menyampaikan bahwa hingga September 2025, bank yang identik dengan pembiayaan perumahan ini telah menyalurkan 42 persen atau sekitar Rp 10,5 triliun dari total dana pemerintah yang ditempatkan.

Namun, Nixon menjelaskan bahwa yang baru direimburse sebesar Rp 4,5 triliun, sementara sisanya akan ditagihkan pada Oktober 2025.

“Penyerapan dana pemerintah ini masih dalam tahap awal, seiring dengan proses penyaluran kredit yang berlangsung bertahap sesuai pipeline kredit yang sudah dijadwalkan,” terang Nixon dalam keterangan tertulis, Senin.

Baca juga: Gegara Ulah Purbaya, Prabowo Gelar Rapat Tengah Malam Bahas Utang Kereta Cepat, Menkeu Tolak Bayar

BTN sendiri mengklaim telah menyiapkan pipeline kredit sebesar Rp 27,5 triliun, bahkan lebih besar dari dana Rp 25 triliun yang ditempatkan oleh pemerintah.

Pipeline tersebut mencakup berbagai segmen, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah dengan fokus utama pada pembiayaan sektor perumahan rakyat (KPR) yang selama ini menjadi tulang punggung bisnis BTN.

“Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan,” kata Nixon optimistis.