Selain Utang Whoosh, Menkeu Purbaya Juga Tak Mau Bayari Proyek Family Office Pakai APBN, "Biar Saja"

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selain ogah bayar utang Whoosh, kini tak mau biayain Proyek Family Office menggunakan APBN

TRIBUNTRENDS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan dengan rencana pembentukan family office di Bali yang tengah digagas oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Namun, ia memberikan catatan penting: proyek tersebut tidak boleh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menekankan bahwa Kementerian Keuangan tidak memiliki rencana untuk mengalokasikan APBN bagi proyek itu.

Baca juga: Menkeu Purbaya Senang Lihat Perang Dagang AS-China: Biar Mereka Berantem, Kita yang Untung

“Biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri.

Saya anggarannya enggak akan alihkan ke sana,” ujarnya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

Menurut Purbaya, pemerintah saat ini harus memprioritaskan penggunaan APBN untuk program-program yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Karena itu, bila DEN yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan ingin melanjutkan proyek tersebut, maka harus mencari sumber pendanaan alternatif di luar APBN.

“Saya fokus. Kalau kasih anggaran yang tepat, nanti pas pelaksananya, tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor,” tegasnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dan tidak berniat memberi masukan dalam proses perencanaan pembentukan family office di Bali.

Ia mengaku sudah cukup lama mendengar rencana tersebut, namun belum memahami sepenuhnya konsep yang dimaksud.

“Enggak. Saya enggak terlibat. Kalau mau, saya doain lah,” ujarnya.

“Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara.

Tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” tambahnya.

Sebagai informasi, gagasan pembentukan family office pertama kali disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.