Nasib Gaji 13 dan THR ASN Tahun 2025, Benarkah Ditiadakan? Penjelasan Menpan RB Belum Melegakan

TRIBUNTRENDS.COM - Ramai kabar soal wacana gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur SIpil Negara (ASN) pada tahun 2025 ini akan ditiadakan, benarkah?

Kabar ini beredar setelah Presiden Prabowo memberi instruksi untuk efisiensi anggaran APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.

Banyak pihak cemas apakah kebijakan ini nantinya akan berdampak pada pencairan gaji ke-13 dan THR untuk ASN, Polri, TNI, serta penerima pensiun.

Penjelasan Kementerian Keuangan 

Menanggapi kabar gaji 13 dan 14 ditiadakan, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai kebijakan tersebut. 

"Aku belum bisa menanggapi ya, karena belum ada info," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (5/2/2025). 

Baca juga: 5 Tunjangan yang Didapat Pensiunan PNS di Tahun 2025, ada THR hingga Gaji ke-13, Ini Besarannya

Deni menambahkan bahwa pemerintah sampai saat ini belum menerbitkan aturan terkait pencairan gaji ke-13 dan THR 2025. 

Namun, ia tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai apakah anggaran untuk kedua gaji tersebut telah dialokasikan dalam APBN 2025 atau tidak. 

"Aku belum bisa menanggapi," katanya singkat.

Penjelasan Menpan RB

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menegaskan bahwa belum ada kepastian mengenai peniadaan gaji ke-13 dan 14. 

"Betul (belum ada kepastian) karena masih dalam pembahasan," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com. 

Rini menjelaskan bahwa kebijakan mengenai gaji ke-13 dan THR untuk tahun 2025 sedang dalam proses penyusunan. 

Pemerintah saat ini tengah membahas instrumen peraturan perundang-undangannya bersama tim teknis dari Kemenpan RB, Kemenkeu, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). 

"Saat ini, kebijakan Gaji Ke-13 dan THR Tahun 2025 sedang disusun dan dibahas instrumen peraturan perundang-undangannya bersama-sama oleh Tim Teknis Kementerian PANRB dan instansi terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara," jelasnya.