Profesi Orang Tua Siswa SD di Medan yang Dihukum Belajar di Lantai karena Nunggak SPP: Kuli Bangunan

"Kan sudah saya bilang, peraturan yang belum bayar dan lunas tidak dibenarkan ikut sekolah," ujar HRYT, wali kelas yang memberikan hukuman kepada MI.

Kamelia mengungkapkan bahwa dirinya sempat meminta dispensasi untuk anaknya agar dapat mengikuti ujian semester pada Desember 2024 lalu meskipun belum membayar uang sekolah.

Namun, ketegangan semakin meningkat setelah adanya pengumuman yang mengingatkan orang tua siswa agar melunasi tunggakan SPP dan uang buku, atau anak mereka tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran setelah libur semester.

Kamelia pun sempat mengira pengumuman tersebut hanya lelucon, hingga kenyataannya MI dipaksa duduk di lantai pada hari pertama masuk sekolah. 

Sebagai upaya terakhir, Kamelia bahkan berencana untuk menggadaikan ponselnya demi membayar tunggakan SPP. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan dengan adil, ia pun berniat memindahkan anaknya ke sekolah lain, kecuali wali kelas HRYT diberhentikan.

"Kalau dia masih di sana, anak saya pasti trauma dan proses belajarnya terganggu," kata Kamelia. 

Beruntung, perhatian publik terhadap kisah ini sangat besar, dengan sejumlah relawan yang menawarkan bantuan untuk melunasi tunggakan SPP MI.

Kamelia pun berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, agar tidak ada lagi anak-anak yang diperlakukan tidak adil hanya karena kesulitan ekonomi.

"Anak saya hanya ingin belajar. Tolong jangan perlakukan anak lain seperti ini," pungkasnya.

Pihak sekolah, melalui Kepala Sekolah Yayasan Abdi Sukma, Juli Sari, mengakui adanya miskomunikasi antara pihak sekolah dan wali kelas HRYT.

Juli Sari menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan dari sekolah yang mengizinkan siswa duduk di lantai sebagai hukuman karena tunggakan SPP. 

"Wali kelas membuat peraturan sendiri tanpa konfirmasi. Kami sudah meminta maaf kepada orang tua siswa," ujar Juli.

Kini, pihak sekolah sedang mengkaji sanksi terhadap wali kelas tersebut yang saat ini telah diskors, sebagai bentuk tanggung jawab atas keputusan yang diambil tanpa persetujuan pihak sekolah.

Peristiwa ini menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua, serta perlunya perhatian lebih terhadap situasi ekonomi siswa agar mereka dapat menjalani proses pendidikan dengan baik tanpa merasa terpinggirkan atau dihukum karena kondisi finansial.

(TribunTrends.com/Kompas.com/Rachmawati)