CPNS 2024: Contoh 60 Soal SKB Kemenkumham, Lengkap Kisi-kisi Materi Pokok dan Kunci Jawaban

TRIBUNTRENDS.COM - Simak yuk CPNS 2024: Contoh 60 Soal SKB Kemenkumham, Lengkap Kisi-kisi Materi Pokok dan Kunci Jawaban

Peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sudah bisa mengakses kisi-kisi atau materi pokok Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 2024. 

SKB bertujuan menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) merupakan tahapan yang harus dilakukan peserta setelah dinyatakan lolos tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Berdasarkan jadwal seleski CPNS 2024, maka tes SKB akan diselenggarakan mulai 9 - 20 Desember 2024.

Di sisi lain, sistem SKB yang akan dipilih masing-masing instansi akan diinformasikan sesuai jadwal. Oleh sebab itu, silahkan pantau website resmi atau saluran sosial media instansi terkait secara berkala.

Menurut Pengumuman Nomor SEK-KP.02.01-323 tentang Pengadaan CPNS Kemenkumham RI Tahun Anggaran 2024, tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) memiliki bobot 60 persen dari total nilai akhir seleksi. Pada tahap ini, peserta akan mengikuti beberapa jenis tes, yaitu: 

- Tes Substansi Jabatan yang menggunakan sistem Computer Assisted 
- Test (CAT) dari BKN dan memiliki bobot 50 persen dari total nilai SKB. 
- Tes Kesehatan dan Psikotes dengan bobot 10 persen dari total nilai SKB. 
- Tes Praktik Kerja dengan bobot 30 persen dari total nilai SKB. 
- Wawancara dengan bobot 10 persen dari total nilai SKB.

Berikut ini beberapa contoh soal SKB CPNS 2024 Kemenkumham yang bisa dijadikan latihan:

1. Sebelum amandemen UUD 1945, siapa yang memiliki wewenang terhadap pertanggungjawaban presiden mengenai pelaksanaan GBHN?

A. Fraksi terbesar di MPR
B. Usul DPR yang disampaikan kepada MPR
C. Tugas MPR sesuai UUD 1945
D. Wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara
Jawaban: B

2. Apa yang menjadi prinsip dasar dalam pemasyarakatan narapidana?

A. Penindasan terhadap narapidana
B. Perlakuan manusiawi terhadap narapidana
C. Pengasingan narapidana dari masyarakat
D. Pemisahan narapidana berdasarkan umur
Jawaban: B

3. Manfaat demokrasi dalam sistem parlementer adalah…

A. Stabilitas politik dan pemerintahan lebih terjamin
B. Pengaruh rakyat terhadap politik pemerintah desa
C. Pemerintah tidak dibayangi krisis kabinet
D. Pemerintah tidak bisa dijatuhkan DPR selama masa jabatannya
Jawaban: A