Penobatan PB XIV Purboyo Dinilai Tidak Sah! Cucu PB XI Serukan Musyawarah Besar Trah Mataram

Ringkasan Berita:

• Penobatan KGPH Purboyo sebagai PB XIV dianggap belum sah karena dinilai hanya klaim sepihak dan tidak melalui mekanisme musyawarah adat seluruh trah Mataram
• BRM Nugroho menegaskan bahwa suksesi raja tidak sah tanpa mengikuti pakem adat, melibatkan seluruh trah PB II–PB XIII
• BRM Nugroho meminta diadakan musyawarah besar trah Mataram Islam Surakarta guna menetapkan pemimpin secara adat dan menghindari perpecahan

TRIBUNTRENDS.COM - Awan keretakan kembali menggantung di atas Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Di tengah gegap gempita kirab dan sorotan publik, penobatan KGPH Purboyo sebagai Pakubuwono (PB) XIV justru memunculkan tanda tanya besar di lingkungan trah Mataram Islam Surakarta.

Di balik kemeriahan upacara, muncul suara-suara lantang dari para sesepuh dan keluarga besar kerajaan yang menilai penobatan tersebut belum memenuhi syarat adat.

Bagi mereka, prosesi yang sakral seperti suksesi raja tidak bisa berdiri di atas klaim sepihak apalagi tanpa musyawarah menyeluruh dari seluruh trah.

Salah satu suara keras itu datang dari BRM Nugroho Iman Santoso, cucu PB XI, yang mempertanyakan dasar penobatan dan keabsahan dokumen yang disebut-sebut sebagai surat wasiat PB XIII.

Baca juga: Satu Alasan Hangabehi Tidak Bisa Jadi Raja, Adik PB XIII Jawab Jujur, Purbaya Pantas Naik Takhta?

Penobatan yang Dinilai Belum Sah

BRM Nugroho mengungkapkan bahwa proses penobatan KGPH Purboyo sebagai raja Keraton Surakarta tidak melalui jalur musyawarah adat.

Menurutnya, penobatan itu muncul dari klaim sebagian kecil keluarga, bukan keputusan kolektif trah seperti yang seharusnya.

Lebih jauh, ia meragukan keberadaan dan validitas surat wasiat PB XIII yang disebut menjadi dasar pengangkatan raja baru.

Ketiadaan verifikasi dari lembaga adat membuat dokumen tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sah.

“Tidak ada suksesi yang sah tanpa pakem adat.

Dokumen apa pun harus diverifikasi dulu oleh lembaga adat dan seluruh trah PB II hingga PB XII.

Tidak bisa hanya berdasarkan klaim sepihak,” kata BRM Nugroho, Selasa (18/11/2025).

Warisan Karaton Bukan Milik Individu

Menurut BRM Nugroho, kesalahan utama muncul ketika kepemimpinan karaton dianggap sebagai kekuasaan mutlak.