Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan: DPR Desak Verifikasi Ketat dan Transparansi Data

Anggota DPR tersebut menegaskan bahwa rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan tidak boleh diartikan oleh masyarakat sebagai penghapusan tanggung jawab untuk ikut serta dalam sistem JKN. Sebaliknya, pemutihan harus dimaknai sebagai langkah kemanusiaan.

Langkah ini, menurutnya, harus diikuti dengan perbaikan sistemik dari penyelenggara JKN, yaitu BPJS Kesehatan.

"BPJS Kesehatan adalah instrumen penting bagi perlindungan sosial nasional. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus menjamin keberlanjutan program, menjunjung keadilan, dan bebas dari praktik kecurangan," pungkas Netty.

Dukungan terhadap rencana ini datang dari Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron, yang sebelumnya telah mengonfirmasi besaran tunggakan tersebut.

"Mengenai triliunnya yang jelas itu lebih dari Rp 10 triliun. Dulunya di Rp 7,6 triliun, Rp 7,691 (triliun) ya, tapi itu belum masuk yang lain-lain. Itu baru yang pindah komponen," kata Ali Ghufron, seperti dilansir dari Antara, Minggu (19/10/2025).

Keputusan final terkait kriteria dan jumlah pasti tunggakan yang akan diputihkan masih menunggu pengumuman resmi. 

Rencananya, keputusan ini akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto atau Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) setelah tuntasnya pembahasan di tingkat pemerintah.

(TribunTrends.com/Kompas.com)