Gebrakan Menkeu Purbaya: Siapkan WA Pribadi untuk Aduan Pajak & Cukai: Kalau Ngadu Langsung ke Saya

TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah upaya pemerintah memperkuat fondasi ekonomi nasional, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali membuat gebrakan tak biasa.

Kali ini, sang Menkeu memilih turun langsung ke lapangan dan membuka jalur komunikasi pribadi bagi para pelaku usaha yang selama ini mengeluhkan ruwetnya urusan pajak serta bea dan cukai di pelabuhan.

Langkah itu bukan sekadar simbol, tapi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menutup celah birokrasi dan memastikan keluhan dunia usaha sampai langsung ke telinga menteri.

“Saya akan buka kanal langsung ke menteri, jadi mereka bisa ngadu ke situ,” kata Purbaya saat meninjau kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (13/10/2025), dikutip dari Antara.

Baca juga: Ucapan Berani Menkeu Purbaya: Bandingkan Zaman SBY dan Jokowi, Rakyat Lebih Makmur Dipimpin Siapa?

Dalam kunjungannya, Purbaya mendengar langsung keluhan para pengusaha yang merasa terbebani banyak tagihan di pelabuhan, membuat biaya operasional kian membengkak. 

Alih-alih membiarkan keluhan itu tenggelam di meja birokrasi, ia justru memilih membuka kanal cepat dan pribadi.

Dua Nomor WhatsApp Resmi: Pajak dan Kepabeanan

Purbaya mengumumkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan dua nomor WhatsApp resmi yang akan langsung terhubung ke dirinya.

Satu kanal akan dikhususkan untuk pengaduan pajak, sementara satu lagi untuk urusan kepabeanan dan cukai.

“Mungkin besok akan saya luncurkan itu,” ujar Menkeu Purbaya dengan nada tegas namun optimistis.

Dengan sistem baru ini, para pengusaha tak perlu lagi menunggu lama atau berputar melalui birokrasi berlapis.

Segala keluhan, mulai dari dugaan pungutan berlebih hingga kebijakan yang dinilai tak efisien, bisa langsung diteruskan untuk segera ditangani.

Respons Cepat untuk Dunia Usaha

Langkah berani ini bukan tanpa alasan. Menurut Purbaya, kanal pengaduan langsung ini dihadirkan agar pelaku usaha dapat menyampaikan persoalan di lapangan tanpa hambatan birokrasi yang kerap memperlambat solusi.

Ia menilai, dunia usaha membutuhkan respons cepat dan konkret, bukan janji yang berlarut-larut.

Kanal ini bertujuan agar pengusaha dapat langsung menyampaikan persoalan di lapangan tanpa harus melalui birokrasi panjang.

Dengan begitu, pemerintah bisa segera mengevaluasi kebijakan yang dinilai tidak implementatif.

Inisiatif ini juga menjadi bagian dari kebijakan reformasi fiskal dan pelayanan publik yang kini tengah digencarkan Purbaya.

Ia ingin memastikan sistem keuangan negara berjalan efisien, bersih, dan berpihak pada pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Baca juga: Gegara Ulah Purbaya, Prabowo Gelar Rapat Tengah Malam Bahas Utang Kereta Cepat, Menkeu Tolak Bayar

Arahan Tegas di Bea dan Cukai: Integritas Adalah Harga Mati

Kebijakan pengaduan langsung ini sejalan dengan arahan Purbaya dalam kegiatan Jam Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta.

Dalam forum tersebut, ia menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan yang belum berjalan efektif, serta memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) dan aparat penegak hukum.

“Pengawasan sangat penting untuk menjaga integritas (Ditjen) Bea Cukai,” tegas Purbaya di hadapan jajaran pegawai DJBC.

Purbaya ingin memastikan, setiap lini dalam instansi keuangan negara bekerja dengan transparansi dan tanggung jawab.

Ia menyadari, pengawasan yang lemah akan membuka celah bagi penyimpangan, sementara pengawasan yang kuat akan menjadi benteng utama kepercayaan publik.

Mendorong Efisiensi dan Penguatan Aparatur

Tak hanya menyoroti pengawasan, Menkeu juga memerhatikan aspek efisiensi dan kesejahteraan aparatur di lapangan.

Ia menekankan pentingnya dukungan terhadap sarana dan prasarana DJBC, terutama di wilayah perbatasan dan terpencil yang kerap menghadapi keterbatasan peralatan dan personel.

Dalam sesi dialog, sejumlah pegawai menyampaikan tantangan di lapangan, mulai dari kesulitan dalam pengawasan hingga fasilitas kerja yang terbatas.

Baca juga: Ampuh! Cara Purbaya Ambil Alih Kursi Menkeu dari Sri Mulyani, Ancam Lengsernya Prabowo 2026

Menanggapi hal itu, Purbaya meminta agar seluruh persoalan tersebut segera diinventarisasi dan dibahas secara lintas unit sesuai kewenangan masing-masing.

“Tujuan akhirnya adalah memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas, menjaga kelancaran arus barang, melindungi masyarakat, dan mendukung penerimaan negara,” ujar Menkeu Purbaya menutup arahannya dengan penuh penegasan.

Simbol Baru Transparansi dan Kecepatan

Langkah Purbaya membuka kanal pengaduan langsung lewat nomor pribadinya menjadi simbol baru transparansi dan kepemimpinan yang cepat tanggap.

Di saat banyak pejabat memilih bersembunyi di balik birokrasi, Purbaya justru menantang sistem lama dengan keberanian untuk mendengar langsung suara rakyat dan dunia usaha.

Baginya, reformasi bukan sekadar kebijakan di atas kertas, melainkan tindakan nyata bahkan jika itu berarti membuka jalur komunikasi pribadi demi memastikan masalah terselesaikan tepat di sumbernya.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)