Gegara Ulah Purbaya, Prabowo Gelar Rapat Tengah Malam Bahas Utang Kereta Cepat, Menkeu Tolak Bayar

TRIBUNTRENDS.COM - Polemik proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh kembali menjadi sorotan tajam publik.

Di tengah sorotan mengenai utang jumbo proyek strategis tersebut, pemerintah kini berpacu mencari jalan keluar agar beban finansial tidak membebani keuangan negara.

Sumber persoalan bermula dari sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak keras penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup utang proyek kereta cepat itu.

Penolakan ini pun mengguncang ruang rapat kabinet dan mendorong berbagai pihak di pemerintahan mencari solusi alternatif.

Baca juga: Purbaya Beri Peringatan Keras untuk Prabowo, Ramalan Sang Menkeu Bikin Istana Tegang

Salah satu yang kemudian angkat bicara adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengeksplorasi sejumlah skema keuangan untuk membayar utang proyek KCIC tanpa mengandalkan APBN.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo seusai rapat kabinet di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

Istana Tegaskan Whoosh Harus Didukung, Meski Dihantui Utang

Prasetyo menegaskan bahwa isu pembayaran utang proyek Whoosh sejatinya tidak dibahas secara khusus dalam rapat kabinet malam itu.

Namun, ia menilai proyek tersebut tetap harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah, mengingat manfaatnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya,” kata Prasetyo.

Baca juga: Ucapan Berani Menkeu Purbaya: Bandingkan Zaman SBY dan Jokowi, Rakyat Lebih Makmur Dipimpin Siapa?

Ia juga menyinggung rencana ambisius memperluas jalur Whoosh hingga menembus wilayah Jawa Timur.

“Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” imbuhnya.

Purbaya Tegas: Jangan Sentuh Uang Negara

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap pada pendiriannya.

Ia memastikan tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung utang besar proyek KCIC yang kini membengkak hingga Rp 116 triliun.

Menurutnya, tanggung jawab penuh atas pembiayaan proyek tersebut berada di tangan Danantara, superholding BUMN yang menaungi berbagai perusahaan pelat merah.

“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ.

Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” tegas Purbaya dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Baca juga: Ampuh! Cara Purbaya Ambil Alih Kursi Menkeu dari Sri Mulyani, Ancam Lengsernya Prabowo 2026

Purbaya juga mengingatkan, sejak superholding Danantara terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Nilainya, kata dia, bahkan bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun.

Beban Rp 116 Triliun dan Jalan Terjal Proyek Kebanggaan

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang diresmikan dengan penuh kebanggaan kini menghadapi tekanan berat.

Selain membengkaknya utang hingga ratusan triliun rupiah, Danantara disebut tengah berupaya mencari cara untuk meringankan beban keuangan proyek, termasuk wacana meminta bantuan APBN langkah yang langsung ditolak Purbaya.

Dengan pernyataan keras dari Kemenkeu dan langkah kehati-hatian dari Istana, masa depan pembiayaan Whoosh kini menjadi teka-teki besar.

Pemerintah berupaya mencari keseimbangan antara menyelamatkan proyek kebanggaan nasional dan menjaga kredibilitas fiskal negara, agar utang raksasa KCIC tak menjadi bom waktu yang membebani generasi berikutnya.

***

(TribunTrends/Sebagian artikel diolah dari Kompas)