Akibat Diksi 'Rakyat Jelata' PDIP Didesak Tindak Tegas Deddy Sitorus, Dinilai Merendahkan

Deddy Sitorus diduga telah membuat publik geram usai lontarkan diksi 'Rakyat Jelata' dan 'Sesat Logika', PDIP didesak untuk mengambil tindakan tegas

TRIBUNTRENDS.COM - Sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partai politiknya masing-masing setelah dianggap menunjukkan sikap arogan maupun mengeluarkan pernyataan yang dinilai tidak memiliki empati terhadap rakyat.

Pada Minggu (31/8/2025), tercatat lima anggota DPR RI resmi dinonaktifkan, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem; Surya Utama (Uya Kuya) serta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dari Partai Amanat Nasional (PAN); serta Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar.

Setelah lima nama tersebut, perhatian publik kini beralih ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hal ini lantaran salah satu kadernya, Deddy Sitorus, kembali menuai kontroversi akibat pernyataannya yang viral di media sosial.

Kontroversi tersebut bermula dari penampilan Deddy sebagai narasumber dalam program “Kontroversi” di Metro TV pada Desember 2024, yang kemudian kembali ramai diperbincangkan pada Agustus 2025.

Saat itu, ia menanggapi pertanyaan pembawa acara, Zilvia Iskandar, mengenai ketimpangan antara tunjangan perumahan anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan dan kewajiban iuran Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang membebani pekerja dengan penghasilan setara UMR.

Dalam jawabannya, Deddy menyebut perbandingan antara gaji DPR dengan pekerja UMR, termasuk tukang becak atau buruh, sebagai “sesat logika”. Ia juga menggunakan istilah “rakyat jelata” untuk menyebut masyarakat berpenghasilan rendah.

Penggunaan diksi tersebut dianggap merendahkan martabat rakyat, menyakiti hati publik, serta mencerminkan sikap elitis yang seakan-akan memisahkan wakil rakyat dari masyarakat yang mereka representasikan. Tak heran, pernyataan itu memicu gelombang kritik luas.

Saat ini, Deddy Sitorus menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi PDIP dengan daerah pemilihan Kalimantan Utara. Di internal partai, ia menduduki posisi sebagai Ketua DPP PDIP.

Baca juga: Pilu Hati Ayah Rheza Sendy Pratama, Terakhir Dipamiti Ngopi, Lalu Ditelepon Polisi: Ini Musibah

PDIP Didesak Ambil Langkah Tegas Soal Deddy Sitorus

Terkait pernyataan kontroversialnya, publik pun kini mendesak agar PDIP mengambil langkah tegas dalam menindak Deddy Sitorus, minimal mengikuti langkah-langkah Partai Nasdem, Partai Golkar, dan PAN dengan menonaktifkan anggotanya dari kursi DPR RI.

Di media sosial X (dulu Twitter), muncul pertanyaan mengapa PDIP belum mengambil langkah apa pun terkait Deddy Sitorus.

Bahkan, PDIP dinilai seolah-olah masih 'melindungi' kadernya yang bernama lengkap Deddy Yevri Hanteru Sitorus dan lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara 17 November 1970 itu.

Jika PDIP berani mengambil tindakan tegas terhadap Deddy Sitorus, maka itu berarti bahwa partai berlambang banteng hitam dengan moncong putih ini benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat.

Istilah "rakyat jelata" yang dilontarkan Deddy Sitorus juga terkesan jauh dari citra PDIP yang dekat dengan rakyat kecil alias wong cilik.

Lebih lanjut, salah satu desakan keras datang dari influencer sekaligus aktivis diaspora, Salsa Erwina Hutagalung.

Melalui sebuah unggahan di media sosial Instagramnya, @salsaer, Minggu (31/8/2025), Salsa menantang PDIP untuk berani mengambil langkah tegas terhadap Deddy Sitorus.

"PDIP Perjuangan, hari ini kita melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing," kata Salsa dalam video unggahannya.

"Tapi, sampai saat ini, kita masih menunggu, bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota kalian yang pernah menghina rakyat, terutama dan paling utama adalah juara dunia manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas?" lanjutnya.

Salsa juga menambahkan, PDIP diharapkan tidak sekadar mengambil langkah penonaktifan yang menurutnya tidak transparan, serta masih belum jelas konsekuensi dan durasinya.

PDIP sebagai partai yang ditunggu-tunggu responnya, harap Salsa, dapat mengambil tindakan yang lebih tegas dibandingkan partai-partai sebelumnya yang hanya menonaktifkan anggotanya.

"Jadi, kita berharap karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas, pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke partai politik," ujar Salsa.

"Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi," tandasnya.

Deddy Sempat Beri Klarifikasi

Setelah potongan video acara "Kontroversi" tersebut beredar viral, Deddy Sitorus memberikan klarifikasi dan mengatakan bahwa narasi yang beredar sangat menyesatkan.

Menurutnya, ada framing yang sengaja dibentuk buzzer terhadap video itu. 

"Di sana video dipotong pernyataan saya seolah-olah jangan samakan DPR dengan rakyat jelata. Dia tidak memasukkan video secara utuh. Host saat itu membandingkan gaji anggota DPR dengan pekerja UMR. Itu kan perbandingan yang tidak setara. Seperti Anda membandingkan gaji jenderal dengan prajurit. Itu sesat logika," kata Deddy, seperti dikutip dari Instagram resminya, Sabtu (23/8/2025), dilansir TribunJakarta. 

Potongan video tersebut, kata Deddy, sengaja diviralkan buzzer untuk menyerang dirinya dan PDI Perjuangan. 

Selain itu, Deddy menyinggung adanya operasi buzzer dengan anggaran sebesar Rp8 miliar, untuk menggiring opini publik. 

"Sama buzzer ini motong video dibuat seolah-olah hanya pernyataan, jangan samakan DPR dengan rakyat. Oh, jahat banget kalian tapi rendahan sih. (Gara-gara itu) saya dihajar komentar-komentar buzzer di mana-mana, masya allah," lanjutnya. 

Deddy memberikan klarifikasi bahwa dalam talkshow itu, dirinya menolak perbandingan gaji DPR dengan rakyat biasa. 

Menurutnya, gaji DPR semestinya dibandingkan dengan profesi yang setingkat, bukan lebih rendah. 

"Kalau mau bandingkan gaji DPR, bandingkan dong dengan pejabat dari lembaga tinggi lainnya. Misalnya menteri, kapolri, dirjen dan deputi lembaga negara. Masa dibandingkan dengan pekerja UMR," katanya. 

Deddy melanjutkan, pertanyaan itu sengaja dilempar host kala itu demi memantik perdebatan. 

"Jadi, kalau ada yang bilang saya seolah-olah DPR itu tidak setara dengan rakyat, itu pikiran go*lok. Karena esensinya di talkshow itu bicara soal gaji bukan status. Jadi buzzer-buzzer bayaran, saya diamin. Biarin lah kalian dapat makan, tetapi banyak orang terpengaruh karena video itu hanya secuil," pungkasnya.

(TribunTrends.com/Tribunnews.com/TribunJakarta.com/Disempurnakan dengan bantuan AI)