Awal Mula Kasus Pelecehan Guru Besar Farmasi UGM Terkuak, Dilakukan di Rumahnya: Korban 13 Mahasiswi

Ia juga menyampaikan bahwa keputusan rektor terhadap sanksi ini dikeluarkan pada akhir tahun 2024, berdasarkan rekomendasi Satgas PPKS yang telah disampaikan sebelumnya.

Memasuki tahun 2025, pihak universitas menyatakan akan segera menjatuhkan sanksi resmi serta menyampaikan keputusan mengenai status Edy sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terkait dengan statusnya sebagai guru besar, Andi menjelaskan bahwa kewenangan sepenuhnya berada di tangan kementerian, karena Surat Keputusan pengangkatan jabatan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah, bukan oleh pihak universitas.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pada awal tahun 2025, pimpinan kampus telah menerima surat rekomendasi dari Satgas PPKS.

Berdasarkan dokumen tersebut, universitas kemudian mengajukan permohonan ke kementerian untuk melakukan pemeriksaan disiplin kepegawaian, mengingat pelaku adalah seorang PNS sekaligus guru besar.

Namun, pada pertengahan Maret 2025, Menteri Diktisaintek mendelegasikan kewenangan pemberian sanksi kepada pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.

Oleh karena itu, Andi menyatakan bahwa keputusan resmi dari pihak kampus akan ditetapkan segera setelah libur Idulfitri berakhir.

(TribunTrends.com/TribunNews.com/Nina Yuniar)